Catatan Belajar Menghitung Subneting

Contoh Penghitungan:

Subnetting

192.168.1.1/24

24 = prefix (menunjukkan jumlah ip yang dapat digunakan)

24 artinya ada 256 ip yang dapat digunakan

jika /26 artinya ada 64 ip yang dapat digunakan

contoh: 

192.168.1.10/25

mencari total ip 32 (rumus) -prefix (prefix 25 (rumus))

Total ip =  32-25=7 > 2^7=128

Subnetmask > representasi dari prefix (subnetmask=prefix)

kasus mikrotik menggunakan prefix, cisco dan windows subnetmask

-----------------------------------------------------

Mencari prefix

256 (rumus)-total ip

 kenapa 256 (angka IPv4 adalah 0-255=256)

256-128=128. > format subnetmask 4 oktat 

maka menjadi 255.255.255.128

----------------------------------------------------

IP Network (IP Pertama) = 0  > networknya adalah 192.168.1.0

IP Broadcast (IP Terakhir) = 127 > 192.168.1.127

Maka blok subnet bisa buat lagi karena IPv4 bisa sampe 255

blok subnet berikutnya bis 

IP Network (IP Pertama) = 128

IP Broadcast (IP Terakhir) = 255 (256 sudah tidak bisa digunakan)

IP Network dan ip broadcast tidak akan bisa digunakan, yang bisa digunakan adalah ip range yaitu setelah network dan sebelum bradcast  yaitu 192.168.1.1 - 192.168.1.126)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Contoh soal:

172.16.10.100/26

Total IP : 32-26 = 6 > 2^7=64

Catatan pemangkatan:

2^0 = 1 - 2^1=2 - 2^2=4 - 2^3=8 - 2^4=16 - 2^5=32 - 2^6=64 - 2^7=128 - 2^8=256

Total IP : 32-26 = 6 > 2^7=64

Subnetmask : 255.255.255.192 (256-64=192)

Ip Network = 0 > 172.168.10.0 (ini salah, perhatikan angka terkahir ip yaitu 100)

Ip broadcast = 63 > 172.16.10.63 (ini salah, perhatikan angka terkahir ip yaitu 100)

Ip Range = 172.168.10.1 - 172.168.10.62

maka yang benar adalah

Ip Network = 0 > 172.168.10.64 (karena anagka 100 berada di blog ke 2 antara 64-127)

Ip broadcast = 63 > 172.16.10.127 

Ip Range = 172.168.10.65 - 172.168.10.126

Cek blok subnet berikutnya

Network         0    64    128   192    256Xstop melebihi 255 tidak bisa

Broadcast       63  127   191   255

Soal 3

10.10.10.70/28

Total IP : 

Subnetmask :

Ip Network :

Ip Broadcast :

Ip Range :

Jwb:

Total IP = 32-28=4 > 2^4=16

Subnetmask = 256-16=240 > 255.255.255.240

Buat blog network

Ip Network     0    16    32     48    64     80    96        112  > 10.10.10.64 

Ip Broadcast    15  31    47    63     79     95    111      ....   > 10.10.10.79

Ip Network : 10.10.10.64

Ip Broadcast : 10.10.10.79

Ip Range : 10.10.10.65 - 78

contoh akhir

192.168.68.0/24

Total ip: 32-24=8 > 2^8=256

subnetmask 255.255.255.256

Ip Network  0     256

IP broadcast  255  x

Ip Rang 192.168.68.1 - 192.168.68.254

----------
Rang IP Private atau jaringan lokal

 Rang Ip Private

10.0.0.0 - 10.255.255.255

172.16.0.0 - 172.31.255.255

192.168.0.0 - 192.168.255.255

tes akhir dari isp terdapat 

192.168.18.20/24

IP Total = 256

subnetmask = 255.255.255.256

Ip Network = 0    256 > 192.168.18.0

Ip Broadcat = 255 > 192.168.18.255

Ip Rang : 192.168.18.1 - 192.168.18.254

blok 20 nya untuk apa?

Konsultan Pajak dan Pajak Perusahaan

 Istilah “pajak perusahaan” dan “konsultan pajak” sering muncul dalam konteks perpajakan di Indonesia. Berikut penjelasan masing-masing:

1. Pajak Perusahaan

Pajak perusahaan adalah kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh badan usaha (PT, CV, firma, koperasi, dll.) atas kegiatan usaha yang dijalankannya. Beberapa jenis pajak yang umum dikenakan kepada perusahaan antara lain:

✅ Jenis Pajak yang Wajib Diperhatikan Perusahaan:

• PPh Badan (Pajak Penghasilan Badan):
  Tarif umum 22% (per 2024), dikenakan atas laba bersih tahunan.

• PPh Pasal 21:
  Dipotong atas gaji karyawan dan disetorkan ke negara.

• PPh Pasal 23 & 26:
  Untuk transaksi tertentu seperti sewa, jasa, dividen, dan royalti.

• PPh Pasal 4 ayat (2):
  Final untuk penghasilan tertentu seperti sewa bangunan, jasa konstruksi, dll.

• PPN (Pajak Pertambahan Nilai):
  11% atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

• PPH Pasal 25:
  Angsuran bulanan sebagai kredit pajak tahunan.

• PPH Pasal 15:
  Untuk bidang usaha tertentu seperti pelayaran, penerbangan, dan konstruksi tertentu.

2. Konsultan Pajak

Konsultan pajak adalah profesional yang memberikan jasa konsultasi dan bantuan di bidang perpajakan kepada wajib pajak memberikan solusi nyata masalah pajak bisnis anda (baik orang pribadi maupun badan). Peran konsultan pajak meliputi:

✅ Layanan Konsultan Pajak:

• Penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan/masa

• Pendampingan saat pemeriksaan pajak

• Perencanaan pajak (tax planning)

• Penyelesaian sengketa pajak (keberatan, banding, gugatan)

• Optimasi beban pajak secara legal

• Pendaftaran NPWP, PKP, atau penghapusan

✅ Syarat Menjadi Konsultan Pajak (di Indonesia):

• Memiliki Sertifikat Konsultan Pajak (SKP): tingkat A, B, atau C

• Terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak

• Biasanya memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, perpajakan, atau hukum

---

📌 Kapan Perusahaan Butuh Konsultan Pajak?

• Ketika perpajakan mulai kompleks (transaksi lintas negara, restrukturisasi, dll.)

• Saat ingin efisiensi beban pajak yang sah

• Saat menghadapi pemeriksaan atau sengketa pajak

• Untuk menghindari denda karena kesalahan administrasi

Menghapus Windows Credentials

Laptop kita terhubung ke server menggunakan user password dan supaya user password itu lepas dari server. Kadang kala setelah kita isi user password memeilih auto login untuk memudahkan kita login lain waktu tanpa harus login ulang.

Namun bagaimana caranya menghapus atau mengganti user password yang sudah terlanjur diingat windows. Maka kita cukup masuk ke control panel - user account - windows credentials - di dalam windows credentials akan terlihat ip lokal/server yang tersambung dengan device kita. Maka kita cukup remove atau edit user login. 

8 Cara Menghitung Peradaran Bruto

Berdasarkan pada PMK 15 Tahun 2018, cara yang dapat digunakan untuk menghitung peredaran bruto Wajib Pajak antara lain menggunakan metode transaksi tunai dan nontunai, sumber dan penggunaan dana, satuan dan volume, penghitungan biaya hidup, pertambahan kekayaan bersih, berdasarkan SPT atau pemeriksaan tahun pajak sebelumnya, proyeksi nilai ekonomi, atau penghitungan rasio. Dalam PMK tersebut, terdapat delapan cara lain untuk menghitung peredaran bruto dijelaskan secara lebih terperinci sebagai berikut:

1. 1. Penghitungan peredaran bruto dengan metode transaksi tunai dan nontunai dilakukan berdasarkan data penerimaan tunai dan nontunai dalam suatu tahun pajak.
2. 2. Penghitungan peredaran bruto dengan metode sumber dan penggunaan dana dilakukan menggunakan data sumber dana dan penggunaan dana dalam 1 tahun pajak.
3. 3. Penghitungan peredaran bruto dengan metode satuan dan volume dilakukan dengan menggunakan data jumlah satuan dan volume usaha yang dihasilkan Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak.
4. 
   

   

   Ilustrasi https://enforcea.com/ 

   
   
5. 4. Penghitungan peredaran bruto dengan metode penghitungan biaya hidup dilakukan dengan berdasarkan data biaya hidup Wajib Pajak beserta tanggungannya, termasuk pengeluaran untuk menambah kekayaan dalam suatu tahun pajak.
6. 5. Penghitungan peredaran bruto dengan metode pertambahan kekayaan bersih dilakukan menggunakan data selisih kekayaan bersih pada awal dan akhir tahun pajak.
7. 6. Penghitungan peredaran bruto berdasarkan SPT atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya dilakukan berdasarkan data SPT atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya.
8. 7. Penghitungan peredaran bruto menggunakan proyeksi nilai ekonomi dilakukan dengan memproyeksikan nilai ekonomi suatu kegiatan usaha pada saat tertentu pada suatu tahun pajak.
9. 8. Penghitungan peredaran bruto menggunakan penghitungan rasio dilakukan berdasarkan persentase atau rasio pembanding.

Pemeriksa dapat menghitung omzet wajib pajak pakai cara lain. Bagian pertimbangan PMK 15 Tahun 2018 yang menyatakan “Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (5) UU PPh …. perlu menetapkan PMK tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto.” Pemeriksa memiliki kewenangan menghitung peredaran bruto Wajib Pajak dengan cara lain jika Wajib Pajak tidak/tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan/pembukuan atau tidak/tidak sepenuhnya memperlihatkan pencatatan/pembukuan.

Penghapusan NPWP Ternyata Dapat Dilakukan Dengan 2 Cara?

Pembayaran pajak menjadi suatu hal wajib karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang besar. Pada dasarnya, setiap orang yang membayar pajak akan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dalam perpajakan. Agar bisa memiliki NPWP, maka seseorang harus mengurusnya terlebih dahulu. Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak pasal 9 ayat 1 PER-20/PJ/2013, penghapusan NPWP boleh dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai perundang-undangan perpajakan, termasuk penghapusan NPWP karena meninggal dunia, penghapusan NPWP orang asing yang telah kembali ke negara asalnya atau penghapusan NPWP istri yang memilih ikut suami.

Cara Penghapusan NPWP, menurut Pasal 9 ayat 2 PER-20/PJ/2013, bisa dilakukan atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan. Penghapusan NPWP ini harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi sesuai perundang-undangan perpajakan yang mengatur tata cara pemeriksaan atau tata cara verifikasi.

Penghapusan NPWP melalui Aplikasi e-Registration

Permohonan penghapusan NPWP, dilakukan dengan menggunakan Formulir Penghapusan NPWP dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Penghapusan NPWP pada aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. Permohonan penghapusan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.

BACA JUGA : Pahami Aturan Baru Pajak UMKM dalam PP 55/2022! 

Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Penghapusan NPWP dengan lengkap melalui aplikasi e-Registration harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui aplikasi e-Registration atau mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani. Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan penghapusan secara elektronik, permohonan tersebut dianggap tidak diajukan. Apabila dokumen yang disyaratkan telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik. Dalam hal penghapusan NPWP terkait dengan Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia, permohonan penghapusan NPWP dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan.

Penghapusan NPWP secara Tertulis

Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara elektronik, permohonan penghapusan dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis. Permohonan secara tertulis dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Penghapusan NPWP. Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Penghapusan NPWP harus melengkapi formulir penghapusan tersebut dengan dokumen yang disyaratkan. Dokumen yang disyaratkan meliputi:

1. Surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang dan surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, untuk orang pribadi yang meninggal dunia;
2. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya;
3. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara, untuk bendahara pemerintah;
4. Surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWP ganda dan fotokopi semua kartu NPWP yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP;
5. Fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan tidak membuat, perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami, untuk Wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP;
6. Dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak badan termasuk bentuk usaha tetap telah dibubarkan sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak badan.

BACA JUGA: Cara Pengajuan Status Wajib Pajak Non-Efektif

Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dengan cara:

1. Langsung ke KPP atau melalui KP2KP;
2. Melalui pos; atau
3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

Apabila permohonan secara tertulis disampaikan melalui KP2KP, KP2KP meneruskan permohonan penghapusan NPWP ke KPP. Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana, KPP memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap. Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis yang diterima secara tidak lengkap, berlaku ketentuan:

1. Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak;
2. Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.

Sebagai catatan, jangka waktu untuk menyelesaikan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah paling lama 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak Pribadi dan 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak Badan, sejak tanggal dokumen diterima secara lengkap.

 https://enforcea.com/insight/penghapusan-npwp-ternyata-dapat-dilakukan-dengan-2-cara-1  

Diterbitkan oleh EnforcA Konsultan Pajak 

#PenghapusanNPWP #enforcea #konsultanpajak

Perbedaan Wifi Repeater & Extender

Menyembunyikan next slide kotak kecil disamping slide utama

Sebagai pembicara kadang terbiasa dengan tampilan slide dengan  menampilkan next slide disamping slide utama. Cara ini memang efektif untuk mempersiapkan pembicaraan selanjutnya dengan sedikit mengintip slide berikutnya.

Namun saya menjumpai ketika narasumber bicara dan memprsentasikan power point dengan cara seperti itu ternyata dishare oleh aplikasi meeting seutuhnya, yaitu menampilkan slide utama dan next slide.

Maka jika itu terjadi maka pembicara perlu mengatur dengan cara 2 klik.
1. Klik ... (titik tiga di bawah slide)
2. Pilih Hide Presenter View