Investor Daily | 7 April 2016 by Widya Shobariyah

1. Kenaikan PTKP 50% pada Juni 2016, ditujukan untuk mendorong tingkat konsumsi masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, menggerakan industry dlm negeri, & meningkatkan investasi >> sehingga diharapkan dpt meningkatkan economic growth 0,16%. Menkeu & DJP telah mengkonsultasikan wacana ini ke parlemen dan disambut positif.

2. DPR akan konsultasikan Tax Amnesty dengan Presiden, konsultasi dilakukan sbg sarana penyampaian aspirasi setiap fraksi di DPR tentang kebijakan tsb kepada pemerintah.

3. Tarif Pajak Normal akan diterapkan ke PMA Digital (Google, Facebook, Twitter dan Yahoo). Google berstatus BUT, namun yang lainnya adalah Rep Office

4. Panama Papers >> Sigmundur Gunnlaugsson PM Islandia mengundurkan diri stlh namanya tercatut dalam Panamapapers. Menkeu Prancis meminta OECD untuk memasukan kembali Panama ke dalam daftar list negara tax havens. Panama memiliki UU mengenai langkah2 Retaliasi trhdp negara2 yang memasukan Panama dalam daftar abu-abu, yang bisa mencakup pemblokiran investasi asing atau penangguhan tender2 proyek pemerintah. Panama jg mengecam Sekjen OECD Angel Gurria karena menurutnya tidak adil dan diskriminatif setelah menggambarkan negaranya sbg tax havens terakhir yg tdk bs ditembus oleh penegakan hukum.

5. Panama Papers >> Jokowi berjanji umumkan hasil kajian pemerintah terkait panamapapers. KPK tengah mempelajari nama-nama orang Indonesia yang tercantum di dalamnya, begitu pula DJP yang sedang melakukan penyidikan untuk menelusuri kebenaran tersebut

6. MIgas : Kuwait selaku anggota kunci OPEC menghidupkan harapan pembekuan produksi dengan menyatakan kesepakatannya, meski tanpa keikutsertaan Iran. Hal ini membuat harga minyak rally, namun diperkirakan rebound tdk berjalan lama krn melimpahnya pasokan global dan melemahnya permintaan atas pertumbuhan ekonomi dunia yg melambat. Pukul 11.30 GMT harga minyak untuk pengiriman Mei 2016 adalah 36,98 USD/barel. Di Eropa 38,73 USD/barel.

7. Maritim >> Presiden resmikan 5 pelabuhan yaitu Pelabuhan Tobelo dan Galela (Maluku Utara) dan Wonreli, Tutu Kembong, Pulau Teor (Provinsi Maluku). Program ini diharapkan dapat mendukung tol laut.

8. Konstruksi >> RUU Jasa Konstruksi yang rencananya akan disahkan Mei nanti dibuat untuk melindungi Pengusaha dan Masyarakat, di mana RUU tsb menjadikan registrasi dan sertifikasi jasa konstruksi sbg persoalan utama. Lebih lanjut, RUU dibuat untuk menekan tingkat kriminalitas yang berhubungan dgn proyek kontruksi. Pada umumnya, kriminalitas bersumber dr proses penilaian proyek oleh penilai yg blm tersertifikasi.

9. Insiden senggol batik lalu, dapat mempengaruhi penilaian tim audit keselamatan dr Uni Eropa.

10. Harga tiket kereta api (20 KA Non komersial) turun 4,3% untuk keberangkatan per 1 Juli 2016, hal ini diterapkan menyusul penurunan harga BBM untuk premium dan solar sebesar Rp 500 per liter mulai 1 April 2016

11. Kebijakan Menteri Susi hanya kurang sosialisasi

12. Skema kemitraan dorong kesejahteraan petani jagung

Kontan | 7 April 2016 by Fajry Akbar

1. Penghasilan tidak kena pajak kembali naik menjadi Rp4,5jt perbulan yg bertujuan meningkatkan konsumsi masyarakat. akan ttp, kenaikan PTKP ini akan mengurangi penerimaan pajak tahun ini. Pengamat Pajak, yustinus prastowo mengatakan potensi kehilangan akan lbh besar dari potensi penerimaan pajak akibat keniakan konsumsi masyarakat. Kenaikan PTKP sdh dilakukan pertengahan tahun lalu menjadi Rp3jt namun tidak dapat menyokong ekonomi tahun lalu ujar Anton Gunawan EKonom Bank Mandiri.

2. Pemerintah memeriksa pajak Google, twitter, facebook, dan twitter dalam 5 tahun kebelakang karena tidak pernah membayar pajak. Selama ini banyak penghasilan yg telah di terima ke empat perusahaan tersebut namun penghasila yg diterima langsung ke induknya di singapura. Status mereka sbg represntative office seharusnya tdk boleh melakukan aktivitas bisnis di Indonesia.Pemeriksaan pajak ini juga akan menjadi potensi pajak besar.

3. Beredarnya Panama Papers menyulut departemen keuangan AS untuk melarang perusahaan AS menjalankan praktik Tax Inversion. Treasury Dept. juga m'perbaiki auturan pajaknya agar mendorok perusahaan tdk melakukan tax inversion sprti pengurangan tarif pajak dalam negeri. Aturan baru yang melarang tax Inversion ini menggagalkan mega merger Pfizer-allergan senilai US$ 150 miliar.

Index Berita Pajak 22-23 Maret 2016

#Cukai | 22-23 Maret 2016
1. Rencana Pemerintah Kenakan Cukai Rokok dan Plastik Dapat Dukungan Pengamat > http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/03/23/rencana-pemerintah-kenakan-cukai-rokok-dan-plastik-dapat-dukungan-pengamat

2.Pencapaian Target Cukai Tembakau 2016 Cukup Berat > http://medan.tribunnews.com/2016/03/23/pencapaian-target-cukai-tembakau-2016-cukup-berat

3. Pengamat: pengenaan cukai terhadap plastik dan BBM > http://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-pengenaan-cukai-terhadap-plastik-dan-bbm

4. Produsen Rokok Kembang-Kempis Kejar Target Cukai >http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/03/22/o4frkw299-produsen-rokok-kembangkempis-kejar-target-cukai

5. Cukai Tembakau Diproyeksi Tak Capai Target > http://finansial.bisnis.com/read/20160322/10/530581/cukai-tembakau-diproyeksi-tak-capai-target

6. Target Penerimaan Cukai 2016 Dinilai Sulit Tercapai > http://bisnis.liputan6.com/read/2465262/target-penerimaan-cukai-2016-dinilai-sulit-tercapai

7. Cukai tembakau 2016 diproyeksi tak capai target > http://industri.kontan.co.id/news/cukai-tembakau-2016-diproyeksi-tak-capai-target

#PengemplangPajak
8. Ribuan akun bank di luar negeri dikejar > http://nasional.kontan.co.id/news/ribuan-akun-bank-di-luar-negeri-dikejar

BeriTax :
1. KompasCetak: Sikap Pemerintah Belum Jelas > http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=14715&q=&hlm=1
"Pemerintah tak akan melakukah barter pembahasan RUU Pengampuan Pajak dengan pembangunan gedung DPR. Namun pemerintah belum memastikan pelaksanaan moratorium pembangunan gedung baru untuk DPR"
Johan "Sangat naif kalau urusan bangsa dan negara diselesaikan dengan barter kepentingan."

2. KompasCetak: Pengurangan Pajak Penghasilan Tekan Harga > http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=14716&q=&hlm=1
"Rencana Penurunan Pajak Peghasilan (PPh) final untuk sektor properti dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) disambut baik oleh pengembang. Diharapakan, rencana kebijakan itu terealisasi sehingga dapat menekan harga properti"

Index Berita Pajak | 29 Maret 2016

CiTax :
Foreign firms targeted for tax > http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/29/foreign-firms-targeted-tax.html atau http://enforcea.com/foreign-firms-targeted-for-tax/

Infografis:
Keadilan Pajak dan Ketimpangan Pendapatan > http://www.cita.or.id/publikasi/infografis/keadilan-pajak-dan-ketimpangan-pendapatan

Beritax:
1. Mandiri to get $2b more capital from asset revaluation > http://enforcea.com/mandiri-to-get-2b-more-capital-from-asset-revaluation/
2. Menkeu akan Lakukan Penegakkan Hukum 2.000 PMA Penunggak Pajak > http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/16/03/28/o4r9zu219-menkeu-akan-lakukan-penegakkan-hukum-2000-pma-penunggak-pajak
3. Ini Sanksi Bagi Wajib Pajak yang Tak Laporkan SPT Tahunan > https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/090757545/ini-sanksi-bagi-wajib-pajak-yang-tak-laporkan-spt-tahunan
4. Presiden Jokowi Briefing PNS Pajak > http://economy.okezone.com/read/2016/03/29/20/1347960/presiden-jokowi-briefing-pns-pajak
5. Jokowi Berikan Pengarahan ke DJP Genjot Penerimaan Pajak > http://ekbis.sindonews.com/read/1096483/33/jokowi-berikan-pengarahan-ke-djp-genjot-penerimaan-pajak-1459218214

Index Berita Pajak | 31 Maret 2016

CiTax
1. Informasi Perpajakan: Per 31 Mei 2016, Transaksi Kartu Kredit Wajib Disampaikan Ke DJP > http://finansial.bisnis.com/read/20160330/10/532951/informasi-perpajakan-per-31-mei-2016-transaksi-kartu-kredit-wajib-disampaikan-ke-djp

2. Waspadai Munculnya Ketidakpercayaan Dari Wajib Pajak > http://finansial.bisnis.com/read/20160331/10/533029/waspadai-munculnya-ketidakpercayaan-dari-wajib-pajak

3. Pajak e-commerce akan dibuat final > http://nasional.kontan.co.id/news/pajak-e-commerce-akan-dibuat-final
[10:45 AM, 3/31/2016] You: Infografis Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) http://www.cita.or.id/publikasi/infografis/infografis-tax-amnesty-pengampunan-pajak⁠⁠⁠⁠

Index Berita Pajak 31-03-2016

CiTax | 31-03-2016

1. Ini Ketetapan Pajak Bisnis E-Commerce > Sumber: http://rakyatku.com/2016/03/31/bisnis/ini-ketetapan-pajak-bisnis-e-commerc.htmlhttp://rakyatku.com/2016/03/31/bisnis/ini-ketetapan-pajak-bisnis-e-commerc.html

2. Perpanjangan Waktu Lapor SPT Via e-Filing, Positif Tapi Antiklimaks > http://www.bareksa.com/id/text/2016/03/31/perpanjangan-waktu-lapor-spt-via-efiling-positif-tapi-antiklimaks/13032/news

3. Efektivitas Tarik Pajak dari Data Kartu Kredit Dipertanyakan > http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160331131510-78-120758/efektivitas-tarik-pajak-dari-data-kartu-kredit-dipertanyakan/

4. Cek Data Kartu Kredit, Pemerintah Harus Perhatikan Ini > http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/754616-cek-data-kartu-kredit-pemerintah-harus-perhatikan-ini

5. Tax office to access credit card holder info, transaction data > http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/31/tax-office-access-credit-card-holder-info-transaction-data.html

6. Informasi Perpajakan: Per 31 Mei 2016, Transaksi Kartu Kredit Wajib Disampaikan Ke DJP > http://finansial.bisnis.com/read/20160330/10/532951/informasi-perpajakan-per-31-mei-2016-transaksi-kartu-kredit-wajib-disampaikan-ke-djp

7. Waspadai Munculnya Ketidakpercayaan Dari Wajib Pajak > http://finansial.bisnis.com/read/20160331/10/533029/waspadai-munculnya-ketidakpercayaan-dari-wajib-pajak

8.  Pajak e-commerce akan dibuat final > http://nasional.kontan.co.id/news/pajak-e-commerce-akan-dibuat-final

Index Berita Pajak | 1 April 2016

CiTax :
1. Ditjen Pajak Disarankan Petakan Kartu Kredit > http://ekbis.sindonews.com/read/1097233/33/ditjen-pajak-disarankan-petakan-kartu-kredit-1459421748

2. Genjot Penerimaan, Ditjen Pajak Awasi Transaksi Kartu Kredit > https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/04/01/087758794/genjot-penerimaan-ditjen-pajak-awasi-transaksi-kartu-kredit

3. Rahasia Tidak Jadi Kendala DJP Intip Transaksi Kartu Kredit > http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/xkEqA0Zk-rahasia-tidak-jadi-kendala-djp-intip-transaksi-kartu-kredit

4. Bank Wajib Laporkan Transaksi Kartu Kredit > http://www.koran-sindo.com/news.php?r=2&n=2&date=2016-04-01


BeriTax @detik.com
1. Ditjen Pajak Intip Data Kartu Kredit, Pengusaha: Awas Salah Tafsir > http://finance.detik.com/read/2016/04/01/131058/3177486/4/ditjen-pajak-intip-data-kartu-kredit-pengusaha-awas-salah-tafsir

2. Karyawan Kerja 1 Bulan Dapat THR, Pengusaha: Kan Perlu Masa Percobaan > http://finance.detik.com/read/2016/04/01/122655/3177451/4/karyawan-kerja-1-bulan-dapat-thr-pengusaha-kan-perlu-masa-percobaan

3. Perbankan Kaget Ada Aturan Wajib Lapor Transaksi Kartu Kredit ke Ditjen Pajak > http://finance.detik.com/read/2016/03/31/150333/3176755/4/perbankan-kaget-ada-aturan-wajib-lapor-transaksi-kartu-kredit-ke-ditjen-pajak