Indek Berita Pajak 9-11 April 2016

#TaxHaven
1. Surga Pajak > http://finance.detik.com/read/2016/04/11/072123/3184360/4/surga-pajak
2. British Virgin Island, Tujuan Favorit Pengemplang Pajak Indonesia > http://economy.okezone.com/read/2016/04/08/20/1357618/british-virgin-island-tujuan-favorit-pengemplang-pajak-indonesia
3. Mengenal "Tax Haven" atau Suaka Pajak, dan Fakta Mencengangkan di Baliknya > http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/11/060300926/Mengenal.Tax.Haven.atau.Suaka.Pajak.dan.Fakta.Mencengangkan.Dibaliknya
4. PANAMA PAPERS: Ini 9 Fasilitas Yang Ditawarkan Negara Surga Pajak > http://finansial.bisnis.com/read/20160411/9/536583/panama-papers-ini-9-fasilitas-yang-ditawarkan-negara-surga-pajak
5. Peneliti Pajak: Minimalisir Kejahatan Pajak, Indonesia Sebaiknya Bikin Skema "Tax Haven" > bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/10/155115326/Peneliti.Pajak.Minimalisir.Kejahatan.Pajak.Indonesia.Sebaiknya.Bikin.Skema.Tax.Haven.
6. Panama Papers, Ini Motif Pengusaha ke Negeri Surga Pajak > https://m.tempo.co/read/news/2016/04/09/090761239/panama-papers-ini-motif-pengusaha-ke-negeri-surga-pajak

#TaxAmnesty
7. Antek Singapura diduga Ingin Gagalkan Tax Amnesty > http://waspada.co.id/warta/antek-singapura-diduga-ingin-gagalkan-tax-amnesty/
8. Alasan Pajak di Indonesia Tak 'Seksi' di Mata Pengusaha > http://economy.okezone.com/read/2016/04/08/20/1357638/alasan-pajak-di-indonesia-tak-seksi-di-mata-pengusaha
9. Pajak Bukan Alasan Utama Dirikan Perusahaan di Luar Negeri > http://economy.okezone.com/read/2016/04/08/20/1357625/pajak-bukan-alasan-utama-dirikan-perusahaan-di-luar-negeri
10.  PENGAMAT: PENGAWASAN PASCA TAX AMNESTY KRUSIAL > http://www.rmol.co/read/2016/04/09/242633/Pengamat:-Pengawasan-Pasca-Tax-Amnesty-Krusial-
11. Pengamat: Tax Amnesty Opsi Terakhir Pemerintah Lacak Wajib Pajak > http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2016/04/10/511215/pengamat-tax-amnesty-opsi-terakhir-pemerintah-lacak-waj

#RevisiPenerimaanPajak
12. Pemerintah Dipastikan Revisi Penerimaan Pajak > http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pemerintah-dipastikan-revisi-penerimaan-pajak/
13. Realisasi Rendah, Target Pajak Perlu Direvisi di APBN-P 2016 > http://ekbis.sindonews.com/read/1099651/33/realisasi-rendah-target-pajak-perlu-direvisi-di-apbn-p-2016-1460196688
14. Target Tak Tercapai, Penerimaan Pajak segera Direvisi > http://www.beritametro.co.id/ekonomi/target-tak-tercapai-penerimaan-pajak-segera-direvisi

#Repatriasi
15. Menkeu Dinilai Berlebihan Sebut Dana di Luar Negeri Rp11.400 T > http://ekbis.sindonews.com/read/1099667/33/menkeu-dinilai-berlebihan-sebut-dana-di-luar-negeri-rp11-400-t-1460200833
16. Data Repatriasi Menkeu Bambang Disebut Bombastis > http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2287042/data-repatriasi-menkeu-bambang-disebut-bombastis
17. Menkeu Dinilai 'Bunuh Diri' Umbar Data Rp11.000 Triliun di Tax Haven > http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2016/04/09/510958/menkeu-dinilai-bunuh-diri-umbar-data-rp11-000-triliun-d

Index Berita Pajak | 9-12 April 2016

#TaxHaven
1. Ciri-ciri Negara Surga Pajak > http://ekbis.sindonews.com/read/1100005/33/ciri-ciri-negara-surga-pajak-1460357678
2. Daftar 9 Manfaat yang Ditawarkan Negara Surga Pajak > http://economy.okezone.com/read/2016/04/11/20/1359757/daftar-9-manfaat-yang-ditawarkan-negara-surga-pajak
3. 3 Ciri Negara Surga Pajak > http://economy.okezone.com/read/2016/04/11/20/1359701/3-ciri-negara-surga-pajak
4. Negara Surga Pajak Lahir Usai Perang Dunia I > http://economy.okezone.com/read/2016/04/11/20/1359697/negara-surga-pajak-lahir-usai-perang-dunia-i
5. TOP BISNIS: Surga Pengemplang Pajak Indonesia hingga Aksi Jokowi di Brebes > http://economy.okezone.com/read/2016/04/12/320/1360212/top-bisnis-surga-pengemplang-pajak-indonesia-hingga-aksi-jokowi-di-brebes
6. Sejarah dan Seluk Beluk Tax Havens > http://katadata.co.id/berita/2016/04/11/sejarah-dan-seluk-beluk-tax-havens
7. Pemerintah Tawari Nama di Panama Papers Ikut Repatriasi > http://katadata.co.id/berita/2016/04/08/pemerintah-tawari-nama-di-panama-papers-ikut-repatriasi
8. Panama Papers Puncak Gunung Es Masalah Pajak > http://ekbis.sindonews.com/read/1099605/33/panama-papers-puncak-gunung-es-masalah-pajak-1460181642
9. Di Negara Maju Buat Publik Murka, Di Indonesia Cuma Bikin Heboh > http://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/09/di-negara-maju-buat-publik-murka-di-indonesia-cuma-bikin-heboh
10. Namanya Masuk Panama Papers,Pengusaha RI Adem Ayem > http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2287033/namanya-masuk-panama-paperspengusaha-ri-adem-ayem
11. Inilah 3 Modus Pebisnis RI Terseret Panama Papers > http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2286986/inilah-3-modus-pebisnis-ri-terseret-panama-papers
12. Ini Tiga Modus Perusahaan di Panama Papers > http://ekonomi.metrotvnews.com/makro/0KvOn8wN-ini-tiga-modus-perusahaan-di-panama-papers
13. Apa Saja Modus Nasabah Super Kaya dan Perusahaan di ‘Panama Papers’ > http://erabaru.net/2016/04/09/apa-saja-modus-nasabah-super-kaya-dan-perusahaan-di-panama-papers/
14. Panama Papers Harus Dijadikan Momentum Perketat Pengawasan Pajak > http://kriminalitas.com/panama-papers-harus-dijadikan-momentum-perketat-pengawasan-pajak/
15. Berurusan ‘Panama Papers’ Bukan Hal Baru Bagi Orang Indonesia > http://erabaru.net/2016/04/09/berurusan-panama-papers-bukan-hal-baru-bagi-orang-indonesia/
16. Tujuh Negara Surga Pajak Terbaik Dunia > http://ekbis.sindonews.com/read/1100075/33/tujuh-negara-surga-pajak-terbaik-dunia-1460368246
17. Fenomena 'Panama Papers' Bukan Hal Baru > http://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/09/fenomena-panama-papers-bukan-hal-baru
18. Alasan Perusahaan Ekspansi ke Negara Surga Pajak > http://economy.okezone.com/read/2016/04/09/320/1358413/alasan-perusahaan-ekspansi-ke-negara-surga-pajak
19. CITA: Nama-nama di Panama Papers adalah Penghindar Pajak > http://jambi.tribunnews.com/2016/04/09/cita-nama-nama-di-panama-papers-adalah-penghindar-pajak
20. Pengusaha Melihat Ada Kemudahan dan Efektivitas Berinvestasi > http://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/09/pengusaha-melihat-ada-kemudahan-dan-efektivitas-berinvestasi
21. Pemerintah Tak Sigap Tangani Dana di Negeri Surga Pajak > http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/758471-pemerintah-tak-sigap-tangani-dana-di-negeri-surga-pajak
22. Pengamat Pesimis Penerapan Tax Haven Bisa Efektif > http://www.timlo.net/baca/68719664566/pengamat-pesimis-penerapan-tax-haven-bisa-efektif/
23. TERPOPULER: Pajak Indonesia Tak 'Seksi' di Mata Pengusaha > http://economy.okezone.com/read/2016/04/11/20/1360184/terpopuler-pajak-indonesia-tak-seksi-di-mata-pengusaha
24. Apple, Google hingga Facebook Ikut Manfaatkan Surga Pajak > http://economy.okezone.com/read/2016/04/11/20/1359750/apple-google-hingga-facebook-ikut-manfaatkan-surga-pajak
25. Google Hingga Apple Juga Hindari Pajak > http://ekbis.sindonews.com/read/1100116/33/google-hingga-apple-juga-hindari-pajak-1460374712

#TaxAmnesty
26. Tax Amnesty Diterapkan, Likuiditas Singapura Bakal Terganggu > http://economy.okezone.com/read/2016/04/11/20/1360069/tax-amnesty-diterapkan-likuiditas-singapura-bakal-terganggu?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
27. Pengamat Nilai Tarif Ideal Tax Amnesty 5% > http://ekbis.sindonews.com/read/1099359/33/pengamat-nilai-tarif-ideal-tax-amnesty-5-1460099395
28. Tax Amnesty Sebagai Kebijakan Yang Tidak Ideal, Meski Harus Diberlakukan >http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/09/152600926/Tax.Amnesty.Sebagai.Kebijakan.Yang.Tidak.Ideal.Meski.Harus.Diberlakukan
29. Tax Amnesty Dinilai Bukan Ide yang Ideal > http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/758460-tax-amnesty-dinilai-bukan-ide-yang-ideal
30. Pemerintah Harus Waspadai Potensi Tax Amnesty > http://ekonomi.metrotvnews.com/makro/MkMYE6vk-pemerintah-harus-waspadai-potensi-tax-amnesty
31. Pemerintah Diminta Revisi Target Penerimaan Pajak > http://bisnis.liputan6.com/read/2479325/pemerintah-diminta-revisi-target-penerimaan-pajak
32. Indonesia Disebut Lemah dalam Mengawasi Pengemplang Pajak > http://kriminalitas.com/indonesia-disebut-lemah-dalam-mengawasi-pengemplang-pajak/
33. Pemerintah Disarankan Naikkan Tarif Tebusan Pengampunan Pajak > http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/04/11/o5gmt1382-pemerintah-disarankan-naikan-tarif-tebusan-pengampunan-pajak

#Mobile8
34. Penyidik Kejagung Periksa Kembali Hary Tanoe > http://joss.today/read/33400-Hukum-Penyidik_Kejagung_Periksa_Kembali_Hary_Tanoe

#Repatriasi
35. Repatriasi Modal ke Indonesia Berjalan, Perbankan Singapura akan Terguncang > http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/12/064500526/Repatriasi.Modal.ke.Indonesia.Berjalan.Perbankan.Singapura.akan.Terguncang
36. APBN Perubahan: Realistis Vs Ambisius > APBN Perubahan: Realistis Vs Ambisius
37. Direktur Eksekutif CITA Menilai Bombastis Pernyataan Menkeu > http://berita.suaramerdeka.com/direktur-eksekutif-cita-menilai-bombastis-pernyataan-menkeu/

investor daily senin, 11 april 2016 by Rafdy

Headline news investor daily senin, 11 april 2016

1. Pasar tunggu reshuffle kabinet: IHSG di BEI minggu ini diperkirakan bergerak mendatar. investor cenderung menunggu kepastian rencana reshuffle kabinet oleh presiden Jokowi. Selain itu investor masih menunggu laporan keuangan perbankan per kuartal I 2016 seiring rencana OJK memberlakukan insentif bagi bank yang melakukan efisiensi NIM.

2. Prospek ekonomi global tidak menentu: prospek pemulihan ekonomi global tahun ini masih menjadi kekhawatiran investor. Pelemahan di asia dikarenakan otoritas moneter sudah kehabisan opsi untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi dunia.

3. SPV lazin dalam dunia bisnis: penggunaan SPV merupakan praktik yang lazim digunakan perusahaan nasional dan multinational. SPV juga dikategorikan sebagai praktik legal. SPV lumrah digunakan untuk menghindari double taxation. Yang tidak benar jika SPV digunakan untuk mengemplang pajak, money laundering. Sehingga jangan langsung mengkonotasikan negatif nama-nama yang masuk dalam daftar panama papers.

Investor Daily, Selasa 12 April 2016 by Ivana Sugiarto

Headline News Investor Daily, Selasa 12 April 2016

1. Jokowi Akan Umumkan Akhir April, Pasar Sambut Positif Reshuffle Kabinet: Presiden akan melakukan reshuffle cabinet gelombang kedua pada akhir bulan ini. Para pelaku pasar menyambut positif rencana pembentukan the winning team yang mampu menggairahkan kembali ekonomi, apalagi didukung bank-bank yg sudah bergerak menuju suku bunga kredit single digit.

2. Astra Agro Ekspansi Rp 2,5 T: PT Astra Agro Lestari Tbk menyiapkan belanja modal senilai Rp 2,5T tahun ini, atau turun sedikit disbanding realisasi caex tahun lalu sebesar Rp 2,6T. Sementara itu, perseroan berupaya memamngkas utang valuta asing sekitar US$ 290 juta guna menghindari rugi selisih kurs, sehingga memperbaiki posisi bottom line. 

3. Tiongkok Hambat pertumbuhan Negara Berkembang di Asia: Laporan Bank Dunia yang dirilis Senin, 11 April 2016, menyebutkan perlambatan ekonomi di Tiongkok akan memukul pertumbuhan negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik, mulai tahun ini hingga setidaknya pada tahun 2018. Bank Dunia juga memperingatkan terjadinya volatilitas di pasar global dan mendesak negara-negara untuk waspada.

4. BEI Bidik 11 Emiten Baru Hingga Juni: PT BEI meyakini minat calon emiten untuk menggelar penawaran umum perdana (IPO) saham tahun ini tetap tinggi. BEI menargetkan 10 sampai 11 eiten baru bisa mencatatkan sahamnya di bursa hingga akhir Semester I-2016.

5. 79% Data Panama Papers Cocok dengan Data Kemenkeu: Kemenkeu menemukan kecocokan hingga mencapai 79% antara data The Panama Papers dan data yg dimiliki terkait rekening warga negara Indonesia di luar negeri. Menindaklanjuti hal itu, pemerintah terus mendalami apaah WNI yg masuk dalam data tersebut sudah melaporkan asetnya sesuai dengan ketentuan yg berlaku di Indonesia. Terlebih lagi, tahun ini telah dicanangkan sebagai Tahun penegakan Hukum oleh DJP, Kemenkeu.

Kontan - 11 April 2016

1 Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Listrik Pemerintah akan menghapuskan subsidi listirik untuk pelanggan 900 VA mulai 1 Juni ini atau paling telat 1 Juli. Pelanggan 900 VA yang biasanya membayarRp. 616,- per kilo watt per hour (kWh), nanti bakal terkena tarif dua kali lipat lebih menjadi Rp. 1400 / kWh. Dengan pencabutan ini pemerintah akan lebih menghemat dana subsidi Rp. 1,73 Triliun per bulan. Penghapusan subsidi ini sendiri sejalan dengan subsidi dari pemerintah yang hanya diberikan sebesar 60 Triliun , sementara tahun lalu sebesar 100 Triliun. Pemerintah diharapkan segera mensosialisasikan rencana ini terkait protes nantinya dari Masyarakat 

2 Lembaga Penjamin Simapanan (LPS), Jamin Asuransi Tahun Depan.                                    Nasabah asuransi kelak akan mendapatkan penjaminan dari pemerintah, namun usulan pembahasan ini masih belum dibahas secara internal di LPS, padahal amanat UU No. 40 / 2014 tentang perasuransian menyebutkan, bahwa pendirian Lembaga Penjamin Polis Asuransi harus sudah terbentuk 3 tahun sejak UU tersebut diundangkan. atau paling lambat tahun depan (2017)

3 Analisis : Kebijakan Bertolak Belakang oleh Lana Soelistiyaningsih  (Ekonom Samuel) Kebijakan pemerintah untuk menaikan daya beli masyarakat seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi pemerintah akan menaika batasan PTKP per Juni menjadi 4,5 Jt per bulan. Sementara disisi lain kebijakan pemrintah justru mengancam daya beli masyarakat dengan memangkas anggaran subsidi di sektor energi. kompensasi yang tidak sebanding antara kenaikan PTKP dengan pemangkasan subsidi energi akan mendorong pemerintah untuk mencari alternatif lain ditengaj ruang fiskal yang terbatas.yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan program sosial yang ada di anggaran salah satunya penggunaan kartu - kartu sakti (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan) dan mendorong penyerapan dana desa.

4 Kondisi Ekonomi Tidak Normal  - Wawancara : Darmin Nasution                                                                  Kondisi ekonomi sekarang sedang tidak normal. Walaupun pemerintah gencar memberikan insentif jangan harap investor langsung datang untuk berinvestasi, karena itu kita (pemerintah) haus mendorong dulu infrastruktur dan deregulasi baru investasi akan masuk

5 Bujet Subsidi Energi dipangkas Rp. 20 T, Pemangkasan subsidi energi menyesuaikan penurunan asumsi harga minyak                                                                                                                                                                     menurut Menteri Keuangan, pemangkasan subsidi energi tahun ini mengikuti trend penurunan harga mina dunia, selain itu pemerintah juga menurunkan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dari semula US$ 50 per barel menjadi US$ 35 per barel. menurut ekonom Samuel Asset management Lana Suliestyaningsih pemerintah harus memastikan bahwa pemangkasan subsidi tidak membuat harga BBM dan Gas akan naik, sebab itu proyeksi pemerintah soal harga minyak harus tepat.

6 Komoditas Naik , Neraca Maret bisa surplus                                                                                                Gubernur BI , Agus Martowardoyo bahwa neraca perdagangan di bulan maret 2016 diperkirakan surplus sekitar $400 juta. Perkiraan ini lebih rendah dibandingkan surplus bulan februari sebesar US$ 1,14 Miliar. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan berbagai komoditas yang telah dipantau, 17 komoditas telah mengalami peningkatan selain sawit, yaitu batubara dan kernel palm oil. dan faktor yang juga mempengaruhi adalah penurunan impor, impor barang modal mengalami penurunan / lebih rendah 13 persen dibanding tiga tahun lalu. namun di sisi lain Menurut Gundy (ekonomo dari Bank Pembangunan Singapura) melihat ada tanda - tanda kenaikan impor barang konsumsi. hal ini sejalan dengan pemulihan nilai rupiah sejak september 2015.

7 Korporasi Wajib Lapor Seluruh Setoran Pajak                                                                                                          Uni eropa akan wajibkan korporasi mempublikasikan setoran pajaknya di 28 negara.  Hal ini imbas dari dokumen panama papers sehingga regulator Uni Eropa (UE) merombak aturan pajak korporasi baru. Korporasi UE wajib melaporkan pajak diluar kawasan euro. rancangan aturan baru berlaku bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan sedikitnya 750 juta Euro atau setara US$ 855 juta. menurut hitungan komisi eropa , kebijakan ini akan berdampak bagi seluruh korporasi atau 90% dari total pendapatan korporasi di seluruh UE.

Bisnis Indonesia, Senin 11 April 2016 by Ivana

Headline News Koran Bisnis Indonesia, Senin 11 April 2016

1. Indeks Sektoral Kuarta I/2016, Tambang Berdenyut: Saham sektor pertambangan mulai rebound pada tahun ini dengan lonjakan 17,43% seiring dengan optimisme terhadap pulihnya harga komoditas. Adapun sector property membukukan kinerja terbaik dalam empat tahun terakhir. Ekonom Prasetya Mulya School of Business and Economic Lukas Setia Atmadja menilai jika investor memutuskan untuk masuk ke saham sektor pertambangan sekarang, resiko yg harus ditanggung akan adanya spekulasi terbilang tinggi. Dia menduga, lonjakan saham sektor tambang terjadi akibat adanya dorongan dari spekulan besar yg suatu saat baka dilepas. Untuk itu Lukas tidak menyarankan investor mengoleksi saham-saham sektor pertambangan untuk investasi jangka panjang. 

2. Direct Call, Dari Papua Langsung ke China: pt Pelabuhan Indonesia IV akhirnya mengoperasikan pelayaran ekspor perdana dari papua menuju China dengan memberangkatkan 40 kontainer komoditas kayu olahan. Direktur utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Doso Agung mengatakan pelayaran langsung (direct call) perdana ke China merupakan hasil kerja sama dengan pemeintah provinsi Papua. Gubenur Papua Lukas Enembe menjelaskan ekspor perdana dari papua merupakan langkah awal menuju visi kemandirian Papua dan mewujudkan kesejahteraan pengusaha dan masyarakat papua. 

3. Kinerja Kuartal I/2016, Penjualan Sepeda Motor Turun 6%: Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menilai capaian penjualan kuartal pertama tahun ini menunjukkan masih belum adanya pemulihan pasar kendati kondisi daya beli masyarakat perlahan membaik. Ketua bidang Komersial AISI Sigit Kumala menjelaskan, masih minusnya realisasi penjualan pada kuartal I/2016 tidak lepas dari belum efektifnya sejumlah perbaikan ekonomi serta kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk meningkatkan laju konsumsi masyarakat. Menurutnya, dari sjumlah kebijakan yang diterbitkan pmerintah tersebut, penurunan harga BBM akan menjadi pendorong utama laju konsumsi kendaraan bermotor. Namun dampak ini baru bisa dirasakan oleh pelaku bisnis pada kuartal II/2016. 

4. APBN Perubahan, Realistis VS Ambisius: Pemangkasan yg terjadi dalam target penerimaan ternyata disinyalkan tidak menyentuh sama sekali pos pajak nonmigas. Penerimaan non migas akan dijaga sesuai dengan target awal Rp 1.318,7 T. Potensi kehilangan penerimaan pajak Rp 18 T yg muncul dari rencana kenaikan PTKP mulai tahun ini pun diklaim bisa ditutupi. Apalagi, kali ini pemerintah kembali lagi percaya diri dengan keberhasilan Tax Amnesty. Bawono Kristiaji, pengamat pajak dari DDTC menyayangkan jika dalam RAPBNP 2016 tidak ada revisi ke bawah target penerimaan yg menjadi tanggung jawab DJP ke level realistis. Ia mengatakan pemerintah harus bekerja ekstra keras jika tetap mempertahankan target pos penerimaan yg memiliki kontribusi terbesar dalam APBN. Yustinus Prastowo, diektur CITA berpendapat jika pemerintah kukuh dengan target tersebut, potensi munculnya kebijakan pemungutan yg agresif akan terjadi. Pengalaman selama dua tahun pertama yg memikirkan perbaikan fundamental dan prasyarat perpajakan yg baik akan berbahaya. Apalagi, pada saat yg bersamaan, belum terukur benar belanja pemerintah ke pertumbuhan. Seharusnya pemerintah mendorong sektor swasta dan rumah tangga untuk pulih dengan meningkatkan konsumsi. 

5. Pajak DIRE, Pemerintah agar Turukan BPHTB: Pembahasan rancangan peraturan pemerintah yg mengatur insentif & kemudahan investasi DIRE terus dilakukan disertai dengan upaya membujuk pemda agar bersedia menurunkan tariff BPHTB. Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter kementerian Koordinator Bidang perekonomian Bobby Hamzar Rafinus mengatakan pembahasan RPP masih berlangsung. Dia menargetkan penerbitan PP tahun ini. Pemerintah akan menerbitkan PP tentang insentif & kemudahan investasi di daerah yang antara lain mengatur penurunan tariff BPHTB dar maksimum 5% menjadi 1% bagi tanah dan bangunan yg menjadi asset DIRE. Penurunan ini belum resmi karena PP yang dimaksud belum terbit. Selain itu, penurunan BPHTB masih terganjal persetujuan dari pemerintah daerah.

Koran Tempo | Jumat, 8 April 2016

Koran Tempo

Jumat, 8 April 2016

Joko Tjandra terendus di Panama Papers >> Kejaksaan Agung berupaya memulangka DJoko Tjandra dari Papua Nugini, beliau diduga aktif mengoperasikan perusahaan cangkang miliknya Shinc Holdings Limited di BVI dan  C+P Holdings Limited.  Tujuh tahun lalu DJoko Tjandra dilaporkan kabur ke Port Moresby (Papua Nugini). Pemilik Properti di Mulia Group ini telah meninggalkan Indonesia setelah divonis MA 2 tahun penjara dengan membayar kerugian negara sebesar Rp 546 miliar, dan mencabut kewarganegaraan Indonesianya.

Kisruh Pajak Perusahaan Teknologi Informasi Asing Izin Usaha Terancam Dicabut >> OTT terancam dicabut izin perwakilan perusahaan asing. Hakikat rep office seharusnya hanya menjadi kepanjangan tangan dari induk perusahaan di luar negeri. Menkominfo Rudiantara membuat peraturan yang mewajibkan OTT memiliki status BUT yang akan dirampungkan akhir bulan ini. Diperkirakan potensi pajak dari iklan digital mencapai 10,9 triliun. Menkeu Bambang menyatakan bahwa OTT masih diperiksa data pajaknya mengingat besarnya dugaan tax avoidance, di mana mereka tidak pernah mendaftarkan diri sebagai BUT, namun memperoleh pendapatan di Indonesia. Otoritas pajak juga sedang memeriksa 3500 data Rep Office yang berbisnis di Indonesia, namun pendapatannya dilarikan ke Singapura.

KPK memeriksa 3 pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan rancangan Perda mengenai Reklamasi Pantai Utara. Pemeriksaan dilakukan untuk lebih mengetahui pembahasan Raperda, yaitu terkait kewajiban pengembang adalah 15% dari total NJOP dikalikan luas tanah yang dijual, sedangkan DPRD DKI mengajukan kewajiban pengembang hanya 5%. Tiga tersangka, Sanusi (Ketua Komisi Pembangunan DPRD DKI) Trinanda dan Ariesman Widjaja (Direktur PT. Agung Podomoro Group) tertangkap tangan oleh KPK pada 31 maret lalu, dan diduga Sanusi menerima uang secara bertahap senilai 2 Miliar. 

 RAPBNP 2016, belanja kementerian dan lembaga akan dipangkas 45,5 triliun, sejumlah pos yang akan dipotong adalah perjalanan dinas, paket rapat atau pertemuan, belanja jasa, pembangunan gedung baru. Namun demikian, dengan adanya fenomena turunnya harga migas, diperkirakan PPh Migas diprediksi turun hingga 17 triliun, dan penerimaan sektor non migas diperkirakan turun 25 triliun yang harus segera dijaga dengan tax amnesty. Karena menyusutnya pendapatan, asumsi defisit anggaran bakal melebar dari 2,15% menjadi 2,5%. Dengan demikian, pemerintah menghitung aka nada kebutuhan utang sebesar 40 triliun. Kekurangan akan ditutup dari kelebihan kas tahun lalu sebesar 19 triliun sehingga pemerintah membutuhkan utang baru senilai 21 triliun.