Index Berita Pajak 3-4/4/2016

CiTax | 3-4/4/2016

1. Pemerintah akan sederhanakan PPN ritel > http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-sederhanakan-ppn-ritel

2. Keberhasilan Tax Amnesty Negara Lain Patut Ditiru > http://www.beritasatu.com/makro/358100-keberhasilan-tax-amnesty-negara-lain-patut-ditiru.html

3. Indonesia Bisa Tiru 3 Negara Ini Agar Tax Amnesty Sukses > https://m.tempo.co/read/news/2016/04/02/090759181/indonesia-bisa-tiru-3-negara-ini-agar-tax-amnesty-sukses

4. RI Diminta Belajar dari Kegagalan Tax Amnesty di Filipina > http://ekbis.sindonews.com/read/1097707/33/ri-diminta-belajar-dari-kegagalan-tax-amnesty-di-filipina-1459581716

5. Penerapan Tax Amnesty Perlu Tiru Kesuksesan Negara Lain > http://finansial.bisnis.com/read/20160402/10/533859/penerapan-tax-amnesty-perlu-tiru-kesuksesan-negara-lain

6. Pengampunan Pajak Gagal, Ekspansi Fiskal Terhambat > http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/755265-pengampunan-pajak-gagal-ekspansi-fiskal-terhambat

7. RI Diminta Hati-Hati Soal Tax Amnesty > http://joss.today/read/33159-Makro-RI_Diminta_Hati_Hati_Soal_Tax_Amnesty

8. Siap-siap... Kartu Kredit Akan Diperiksa Kantor Pajak > http://riaupos.co/107663-berita-siapsiap-kartu-kredit-akan-diperiksa-kantor-pajak.html#.VwHGkvl97IU

9. Transaksi Kartu Kredit Bisa Kena Pajak > http://lampost.co/berita/transaksi-kartu-kredit-bisa-kena-pajak

Index Berita Pajak 05/04/2016

CiTax | 05/04/2016
1. Ditjen Pajak Buka Transaksi Kartu Kredit > http://www.pontianakpost.com/ditjen-pajak-buka-transaksi-kartu-kredit
>> Bank yang mengeluarkan kartu kredit pd tgl 31 Mei berkewajiban melaporkan data transaksi ke DJP, berlaku sejak dirilisnya PMK No 39/PMK.03/2016 pada 22 Maret (http://enforcea.com/pmk-39pmk-032016/).

2. Ditjen Pajak Harus Selektif Pilih Nasabah Kartu Kredit > http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/16/04/04/o53oi5383-ditjen-pajak-harus-selektif-pilih-nasabah-kartu-kredit

3. Ditjen Pajak Disarankan Intip Transaksi Kartu Kredit di Atas Rp 50 Juta > http://finance.detik.com/read/2016/04/04/111843/3178975/4/ditjen-pajak-disarankan-intip-transaksi-kartu-kredit-di-atas-rp-50-juta

4. Transaksi Kartu Kredit RI Bisa Diintip Ditjen Pajak, Bagaimana Negara Lain? > http://finance.detik.com/read/2016/04/04/104035/3178899/4/transaksi-kartu-kredit-ri-bisa-diintip-ditjen-pajak-bagaimana-negara-lain

5. PEMERINTAH HARUS MANFAATKAN MOMEN AEOI UNTUK PENERAPAN TAX AMNESTY > http://www.rmol.co/read/2016/04/04/241944/Pemerintah-Harus-Manfaatkan-Momen-AEoI-Untuk-Penerapan-Tax-Amnesty-

6. Pemegang Kartu Kredit Simak Info Penting ini > http://www.jpnn.com/read/2016/04/04/372181/Pemegang-Kartu-Kredit-Simak-Info-Penting-ini

BeriTax
1. Menyembunyikan aset dan menghindari pajak di surga pajak > http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160404_majalah_panama_pajak
2. Otoritas Pajak Mulai Selidiki Nama-nama dalam 'Panama Papers' > http://www.voaindonesia.com/content/otoritas-pajak-mulai-selidiki-nama-nama-dalam-panama-papers/3268004.html
3. Bocoran Dokumen Panama Picu Penyelidikan Global > http://news.detik.com/internasional/3179827/bocoran-dokumen-panama-picu-penyelidikan-global
4. Target Cukai & Pajak Meleset, DPR Dorong Pemerintah Cari Sumber Lain > http://finansial.bisnis.com/read/20160404/10/534435/target-cukai-pajak-meleset-dpr-dorong-pemerintah-cari-sumber-lain

Index Berita Pajak 06/04/2016

CiTax | 06/04/2016
1. Ditjen Pajak Agar Hati-Hati Gunakan Data Kartu Kredit > http://www.republika.co.id/berita/koran/ekonomi-koran/16/04/05/o55fg74-ditjen-pajak-agar-hatihati-gunakan-data-kartu-kredit

2. Airlangga Hartarto: Tax Amnesty Pengungkit Perekonomian Bangsa > http://www.beritasatu.com/makro/358390-airlangga-hartarto-tax-amnesty-pengungkit-perekonomian-bangsa.html

Video :
ECONOMIC CHALLENGES
- Pengamat Nilai Target Penerimaan Pajak Pemerintah Terlalu Tinggi" > http://video.metrotvnews.com/play/2016/04/05/508968/pengamat-nilai-target-penerimaan-pajak-pemerintah-terla

- Peningkatan Target Penerimaan Pajak Dinilai Terlalu Optimistis > http://video.metrotvnews.com/play/2016/04/05/508971/peningkatan-target-penerimaan-pajak-dinilai-terlalu-opt

- Tax Amnesty Dorong Perekonomian Indonesia > http://video.metrotvnews.com/play/2016/04/05/508976/tax-amnesty-dorong-perekonomian-indonesia

- Perbanas Keluhkan 'Surat Cinta' dari Dirjen Pajak > http://video.metrotvnews.com/play/2016/04/05/508980/perbanas-keluhkan-surat-cinta-dari-dirjen-pajak

BeriTax :
1. Direktorat Pajak Jamin Data Transaksi Kartu Kredit Tak Bocor > http://katadata.co.id/berita/2016/04/06/direktorat-pajak-jamin-data-transaksi-kartu-kredit-tak-bocor

2. Layanan Pajak E-Filing telah Digunakan 5,5 Juta WP > http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/16/04/06/o56re9382-layanan-pajak-efiling-telah-digunakan-55-juta-wp

Tempo | 6 April 2016 by Yuliaty Ang

Headline News:
Pemerintah Selidiki Data The Panama Papers
Ada 11,5 juta dokumen Mossack (firma hokum asal Panama) bocor, dokumen tersebut berisi nama pejabat dan pengusaha dari seluruh dunia yang pernah menyewa Mossack untuk mendirikan perusahaan di yuridikasi bebas pajak di luar negeri (off shore).

Dokumen yang bocor tersebut ditelisik oleh 370 jurnalis dari 76 negara yang ikut dalam The International Cosortium of Investigative Journalists (ICIJ) sejak setahun lalu. Dan bocoran dokumen tersebut dipublikasikan secara serentak oleh 100 media di seluruh dunia, mulai Senin lalu.

Untuk Indonesia sendiri, Tempo mendapati setidaknya terdapat 899 individu dan perusahaan Indonesia yang tercatat dalam dokumen tersebut.

Pemerintah, yang dalam hal ini MenKeu – Dirjen Pajak pun mulai mempelajari data tersebut dan akan menelusuri asset milik orang Indonesia yang belum pernah dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak.

Kolom Bisnis

1. RUU Tax Amnesty (TA) segera dibahas
RUU TA akan dibahas mulai senin depan di parlemen pada masa persidangan IV yang akan memakan waktu 2 masa sidang. RUU TA diprediksi akan disahkan minimal pada kuartal tiga 2016.

DPR mengusulkan TA diselenggarakan selama 2,5 tahun, dengan tariff 2% untuk 2016, 4% untuk tahun 2017 dan 6% untuk 2018.

2. LPS Akan Turunkan Suku Bunga
LPS akan menurunkan suku bunga (LPS Rate) sebesar 25 basis point, menyusul tren suku bunga perbankan yang menurun. Penurunan tingkat bunga penjaminan berlaku effektif pada 31 Maret – 14 Mei 2016.

3. Bank Berkategori Sistemik Harus Menambah Modal
OJK akan mewajibkan bank yang masuk kategori berdampak sistemik untuk menambah modal. Penambahan modal akan dibagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya capital conservation buffer dan countercyclical buffer. Penambahan tersebut sebanyak 3-6 persen dan bertujuan untuk menanggung profil resiko.

4. Ekonomi Diprediksi Tumbuh 5 Persen
Salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah terutama investasi di sector infrastuktur, mereformasi anggaran dari sisi pendapatan ataupun belanja. Juga menciptakan stimulus fiscal untuk meningkatkan daya beli dan memperbaiki iklim investasi.

by Widya Shobariyah

Main Topic (Headline)

1. Kadin Menagih Janji >> Pengusaha menagih komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia negara berbasis industry. Sejak 2011-2015 kontribusi sektor industri tak beranjak dari kisaran 17-18% trhdp PDB. Pemerintah harus fokus pd basis indutsri di 4 sektor (penunjang infrastruktur, kelautan, berbasis komoditas, dan pariwisata. Beberapa cara yaitu : (1) Pemerintah harus mendesain pengembangan kawasan industry yang lengkap, berupa fasilitas perizinan, perpajakan, energy, pembiayaan bg investor; (2) Pemerintah harus menentukan industri prioritas agar pemberian insentif dan stimulus bs memiliki sasaran yg jelas. 

2. Tingkan keamanan dan keselamatan penerbangan menjadi sorotan >> Pesawat milik maskapai Batik Air & Transnusa Aviation bersenggolan di Halim,  beruntung tak ada korban. 

3. Pertumbuhan Ekonomi kuartal 1/2015 diprediksi tembus 5%

4. Proaktif mencegah krisis keuangan >> Kehadiran UU PPKSK menjadi awal lembaran baru pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan di Indonesia. Dengan begitu, LPS bukan hanya menjadi lembaga ‘pemadam kebakaran’ yang hanya menangani persoalan perbankan bermasalah, namun juga ikut aktif membanu mencegah terjadinya krisis sektor keuangan. LPS didorong untuk trlibat lebih awal guna mengantisipas dampak kerugian yang sistemik.  

5. Konsumsi dan restitusi bayangi penerimaan >> Konsumsi masyarakat yang masih rendah dan tingginya pencairan restitusi membuat penerimaan pajak termasuk PPh Migas pada kuartal 1/2016 terkontraksi hingga 2%. Kondisi ekonomi yg blm sepenuhnya pulih membuat otoritas kesulitan mengambil potensi lebih besar dr rerata tren realisasi saat ini sekitar 15%. Jika pemerintah tetap kukuh mempertahankan target, akan beresiko trhdp sektor riil, yang mana saat melesetnya target pemerintah terbiasa mengeluarkan SUN.

6. 24 WP dapat penghargaan >> Pemerian penghargaan tidak melihat pada besar kecilnya, namun kesesuaian dgn perundang-undangan. 23 WP Badan dan 1 WP OP Arifin Panigoro pemilik Medco Group

7. Panama Papers & Parasistisme Pasar Keuangan >> ATO (Aussie Tax Office) menginvestigasi 800 residen yang tercatat.

8. Harga minyak mentah menguap >> Harga minyak Brent kontrak Juni 2016 turun 0,24% menjadi US 37,63 per barel.

9. Izin bersyarat mendominasi >> OJK terbitkan izin usaha bersyarat bagi sejumlah lembaga keuangan mikro dikarenakan pemenuhan modal dilakukan secara nontunai.

10. Daftar Merah kredit bermasalah >> Non performing loan akan terjadi di pertengahan tahun ini, dengan tambang dan dan konstruksi menempati urutan paling merah.

Others

1. Replanting >> Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit akan mengalokasikan minimal Rp 2,5 T untuk menjalankan program peremajaan sawit milik petani seluas 100.000 ha.

2. Regulasi THR diprotes Pengusaha >> Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan bagi karyawan dengan masa kerja minimal 1 bulan dirasakan membebani Pelaku Usaha yang dinyatakan oleh Kadin. Hal ini dikarenakan beban perusahaan yg sudah banyak BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan. Aturan lalu Permenaker Nomor 4 Tahun 1994 yaitu minimal masa kerja 3 bulan dinyatakan telah sesuai.

3. Prospektif meski dibayangi defisit >> Meski neraca perdagangan nonmigas Indonesia dengan sejumlah negara anggota kemitraan Trans-Pasifik masih mencatat defisit, sejumlah kalangan meyakini kerja sama TPP akan membawa dampak positif.

4. Groundbreaking bisa molor >> PT. HK mendapat penugasan untuk bangun Trans Sumatera sdg mempersiapkan seremoni groundbreaking ruas tol pekanbaru-dumai sepanjang 129 km. Molor proyek ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu jalan akses yang menjadi tanggungjawab Pemda belum selesai dan belum bisa dilalui kendaraan, serta masalah pembebasan lahan yang baru 20% saja.

Investor Daily | 6 April 2016 by Fajry Akbar

Investor Daily Rabu 6 APril 2016

1.Tax Amnesty dipandang menjadi solusi karena dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, kesajahteraan masyarakat, momentun Pengesahan RUU tax Amnesty juga sudah tepat menjelang pemberlakuan era keterbukaan informasi pada september 2018.  Tax Amnesty akan mengincar aset WNI di rekening perbankan Luar Negeri dengan aset lebih dari Rp11.459 Trilliun. Dengan RUU tax amnesty,diharapkan akan adanya repatriasi modal  yang akan menambah likuiditas perbankan dimana LDR perbankan semakin tinggi serta dapat menurunkan tingkat suku bunga karena menambah deoposit base perbankan indonesia. Dana repatriasi dari tax amnesty akan sangat berguna dikala krisis seperti yang dilakukan oleh malaysia pada tahun 1998 dan membebaskan diri dari IMF. Indonesia dapat mencontoh 3 negara yang berhasil menerapkan TAx Amnesty yaitu India, Afsel, dan Italia. Pemerintah juga dapat memanfaatkan era momentum keterbukaan informasi untuk menambah wajib pajak baru. 

2. Realisasi penerimaan pajak kuartal I lebih rendah Rp 4 Trilliun. Hal tersebut disebabkan rendahnya konsumsi masyarakat yang terlihat dari rendahnya PPN. Direktur CITA, Yustinus prastowo menuturkan bahwa rendahnya penerimaan dikarenakan ekonomi yang masih melambat serta penerimaan migas yang telah melemah. dengan kondisi yang lemah maka tepat untuk berfokus pada WO yang belum membayar. PPN yang masih lemah haruslah ditopang dengan penerapan cash register. 

3. Pertumbuhan ekonomi tidak akan mencapai target 5 persen tahun ini dikarenakan transmisi ekspansi moneter yang terhambat. oleh karena itu penopang pertumbuhan harus dari sektor fiskal atau realisasi anggaran pemerontah untuk investasi tapi dari sisi penerimaan masih sangat rentan. 

4. NPL perbankan masih dalam tren kenaikan yang menyebabkan bank memperbesar pencadangan. Meski tidak sebesar tahu lalu, besarnya pencadangan akan mempengaruhi cost of fund sehingga membuat tingkat suku bunga kredit sulit turun. 

5. dampak dari bocoran panam papers membuat negara2 didunia meluncurkan penyelidikan pajak. Australia telha meluncurkan terhadap 800 orang kaya yg namanya ada di list panama papers. PM India juga memerintahkan tim lintas lembaga untuk memeriksa 500 WN india yang masuk dalam panama papers. ISrael juga meluncurkan penyelidikan atas 600 perusahaan dan 2 bank besar yang tercantum dalam panama papers

Tempo | 5 April 2016 by Rafdi Faturohman

Headline Koran Tempo Selasa, 5 April 2016

1. Aguan Terseret Kasus Suap Reklamasi

Bos agung sedayu grup akan diperiksa terkait dengan kasus suap pembahasan raperda mengenai reklamasi pantai utara Jakarta.

2. Pengawasan transaksi kartu kredit

Menkeu mengendus kejanggalan transaksi kartu kredit. Menurut beliau, ada nasabah yang profil gajinya tidak sesuai dengan penggunaan kartu kredit. Selisih antara pendapatan yang tidak dilaporkan dan gaji ini diincar sebagai tambahan penerimaan pajak.

3. Investor usulkan 10 pusat logistic berikat baru

Menurut kepala BKPM, sejumlah investor menginginkan kawasan industry mereka ditetapkan sebagai pusat logistic berikat. Total ada 10 plb baru diusulkan diluar dari 11 plb yang sudah diresmikan Presiden pada Maret lalu. Menkeu menargetkan 50 plb baru pada 2017 agar pada tahun 2019 indonesia dapat menjadi pusat logistic asean.