Bisnis Indonesia, Senin 11 April 2016 by Ivana

Headline News Koran Bisnis Indonesia, Senin 11 April 2016

1. Indeks Sektoral Kuarta I/2016, Tambang Berdenyut: Saham sektor pertambangan mulai rebound pada tahun ini dengan lonjakan 17,43% seiring dengan optimisme terhadap pulihnya harga komoditas. Adapun sector property membukukan kinerja terbaik dalam empat tahun terakhir. Ekonom Prasetya Mulya School of Business and Economic Lukas Setia Atmadja menilai jika investor memutuskan untuk masuk ke saham sektor pertambangan sekarang, resiko yg harus ditanggung akan adanya spekulasi terbilang tinggi. Dia menduga, lonjakan saham sektor tambang terjadi akibat adanya dorongan dari spekulan besar yg suatu saat baka dilepas. Untuk itu Lukas tidak menyarankan investor mengoleksi saham-saham sektor pertambangan untuk investasi jangka panjang. 

2. Direct Call, Dari Papua Langsung ke China: pt Pelabuhan Indonesia IV akhirnya mengoperasikan pelayaran ekspor perdana dari papua menuju China dengan memberangkatkan 40 kontainer komoditas kayu olahan. Direktur utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Doso Agung mengatakan pelayaran langsung (direct call) perdana ke China merupakan hasil kerja sama dengan pemeintah provinsi Papua. Gubenur Papua Lukas Enembe menjelaskan ekspor perdana dari papua merupakan langkah awal menuju visi kemandirian Papua dan mewujudkan kesejahteraan pengusaha dan masyarakat papua. 

3. Kinerja Kuartal I/2016, Penjualan Sepeda Motor Turun 6%: Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menilai capaian penjualan kuartal pertama tahun ini menunjukkan masih belum adanya pemulihan pasar kendati kondisi daya beli masyarakat perlahan membaik. Ketua bidang Komersial AISI Sigit Kumala menjelaskan, masih minusnya realisasi penjualan pada kuartal I/2016 tidak lepas dari belum efektifnya sejumlah perbaikan ekonomi serta kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk meningkatkan laju konsumsi masyarakat. Menurutnya, dari sjumlah kebijakan yang diterbitkan pmerintah tersebut, penurunan harga BBM akan menjadi pendorong utama laju konsumsi kendaraan bermotor. Namun dampak ini baru bisa dirasakan oleh pelaku bisnis pada kuartal II/2016. 

4. APBN Perubahan, Realistis VS Ambisius: Pemangkasan yg terjadi dalam target penerimaan ternyata disinyalkan tidak menyentuh sama sekali pos pajak nonmigas. Penerimaan non migas akan dijaga sesuai dengan target awal Rp 1.318,7 T. Potensi kehilangan penerimaan pajak Rp 18 T yg muncul dari rencana kenaikan PTKP mulai tahun ini pun diklaim bisa ditutupi. Apalagi, kali ini pemerintah kembali lagi percaya diri dengan keberhasilan Tax Amnesty. Bawono Kristiaji, pengamat pajak dari DDTC menyayangkan jika dalam RAPBNP 2016 tidak ada revisi ke bawah target penerimaan yg menjadi tanggung jawab DJP ke level realistis. Ia mengatakan pemerintah harus bekerja ekstra keras jika tetap mempertahankan target pos penerimaan yg memiliki kontribusi terbesar dalam APBN. Yustinus Prastowo, diektur CITA berpendapat jika pemerintah kukuh dengan target tersebut, potensi munculnya kebijakan pemungutan yg agresif akan terjadi. Pengalaman selama dua tahun pertama yg memikirkan perbaikan fundamental dan prasyarat perpajakan yg baik akan berbahaya. Apalagi, pada saat yg bersamaan, belum terukur benar belanja pemerintah ke pertumbuhan. Seharusnya pemerintah mendorong sektor swasta dan rumah tangga untuk pulih dengan meningkatkan konsumsi. 

5. Pajak DIRE, Pemerintah agar Turukan BPHTB: Pembahasan rancangan peraturan pemerintah yg mengatur insentif & kemudahan investasi DIRE terus dilakukan disertai dengan upaya membujuk pemda agar bersedia menurunkan tariff BPHTB. Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter kementerian Koordinator Bidang perekonomian Bobby Hamzar Rafinus mengatakan pembahasan RPP masih berlangsung. Dia menargetkan penerbitan PP tahun ini. Pemerintah akan menerbitkan PP tentang insentif & kemudahan investasi di daerah yang antara lain mengatur penurunan tariff BPHTB dar maksimum 5% menjadi 1% bagi tanah dan bangunan yg menjadi asset DIRE. Penurunan ini belum resmi karena PP yang dimaksud belum terbit. Selain itu, penurunan BPHTB masih terganjal persetujuan dari pemerintah daerah.

Koran Tempo | Jumat, 8 April 2016

Koran Tempo

Jumat, 8 April 2016

Joko Tjandra terendus di Panama Papers >> Kejaksaan Agung berupaya memulangka DJoko Tjandra dari Papua Nugini, beliau diduga aktif mengoperasikan perusahaan cangkang miliknya Shinc Holdings Limited di BVI dan  C+P Holdings Limited.  Tujuh tahun lalu DJoko Tjandra dilaporkan kabur ke Port Moresby (Papua Nugini). Pemilik Properti di Mulia Group ini telah meninggalkan Indonesia setelah divonis MA 2 tahun penjara dengan membayar kerugian negara sebesar Rp 546 miliar, dan mencabut kewarganegaraan Indonesianya.

Kisruh Pajak Perusahaan Teknologi Informasi Asing Izin Usaha Terancam Dicabut >> OTT terancam dicabut izin perwakilan perusahaan asing. Hakikat rep office seharusnya hanya menjadi kepanjangan tangan dari induk perusahaan di luar negeri. Menkominfo Rudiantara membuat peraturan yang mewajibkan OTT memiliki status BUT yang akan dirampungkan akhir bulan ini. Diperkirakan potensi pajak dari iklan digital mencapai 10,9 triliun. Menkeu Bambang menyatakan bahwa OTT masih diperiksa data pajaknya mengingat besarnya dugaan tax avoidance, di mana mereka tidak pernah mendaftarkan diri sebagai BUT, namun memperoleh pendapatan di Indonesia. Otoritas pajak juga sedang memeriksa 3500 data Rep Office yang berbisnis di Indonesia, namun pendapatannya dilarikan ke Singapura.

KPK memeriksa 3 pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan rancangan Perda mengenai Reklamasi Pantai Utara. Pemeriksaan dilakukan untuk lebih mengetahui pembahasan Raperda, yaitu terkait kewajiban pengembang adalah 15% dari total NJOP dikalikan luas tanah yang dijual, sedangkan DPRD DKI mengajukan kewajiban pengembang hanya 5%. Tiga tersangka, Sanusi (Ketua Komisi Pembangunan DPRD DKI) Trinanda dan Ariesman Widjaja (Direktur PT. Agung Podomoro Group) tertangkap tangan oleh KPK pada 31 maret lalu, dan diduga Sanusi menerima uang secara bertahap senilai 2 Miliar. 

 RAPBNP 2016, belanja kementerian dan lembaga akan dipangkas 45,5 triliun, sejumlah pos yang akan dipotong adalah perjalanan dinas, paket rapat atau pertemuan, belanja jasa, pembangunan gedung baru. Namun demikian, dengan adanya fenomena turunnya harga migas, diperkirakan PPh Migas diprediksi turun hingga 17 triliun, dan penerimaan sektor non migas diperkirakan turun 25 triliun yang harus segera dijaga dengan tax amnesty. Karena menyusutnya pendapatan, asumsi defisit anggaran bakal melebar dari 2,15% menjadi 2,5%. Dengan demikian, pemerintah menghitung aka nada kebutuhan utang sebesar 40 triliun. Kekurangan akan ditutup dari kelebihan kas tahun lalu sebesar 19 triliun sehingga pemerintah membutuhkan utang baru senilai 21 triliun.

Headline News Kompas, Jumat 8 April 2016

1. Panama Papers : KPK Gunakan sebagai Pembanding

KPK akan menggunakan Panama Papers sebagai bahan pembanding atas kasus korupsi yang tengah ditangani komisi itu. Dokumen tersebut dapat membantu pemerintah menelusuri identitas penghindar pajak. Namun, nama-nama perusahaan ataupun individu yang disebut di Panama Papers belum tentu melakukan praktik illegal. 

Presiden Panama, Juan Carlos Varela mengatakan bahwa Pemerintah Panama akan membentuk komisi independen, yang terdiri dari para ahli domestic dan internasional, untuk mengevaluasi praktik keuangan dan menawarkan peraturan baru untuk transparansi sistem hukum dan keuangan di negeri itu. 

2. Panama Papers, Perusahaan Cangkang dan Surga Pajak

Skandal Panama Papers menguak praktik bagaimana banyak tokoh penting dunia menggunakan jaringan perbankan, firma hukum dan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan kekayaannya di luar negeri dari jangkauan aparat pajak, regulator dan aparat hukum Negara asal. Per definisi, perusahaan cangkang (shell company) atau holding company adalah sebuah korporasi yang didirikan tanpa harus memiliki kegiatan bisnis atau operasional aktif apa pun (umumnya untuk menghindari kerumitan berkaitan dengan aturan di suatu Negara, baik itu aturan terkait keterbukaan informasi keuangan, kewajiban perpajakan ataupun tindakan kriminal). Semua dimungkinkan, karena di Negara surga pajak, seperti Panama, tidak ada keharusan bagi pemilik shell company untuk mengungkapkan identitasnya dan direksi dari perusahaan itu, dan tidak ada keharusan menempatkan seorang direksi di Negara itu (pengendali tunggal perusahaan dapat berada di mana saja).

3. DJP bidik Kantor Singapura

DJP mulai melakukan pemeriksaan khusus kepada PT Google Indonesia, PT Yahoo Indonesia, Facebook Singapore PTE LTD, dan Twitter Asia Pasific PTE LTD. Keempatnya diduga mengemplang pajak, terutama PPh Badan dan PPN atas semua transaksi yang bersumber dari Indonesia. 

DJP akan mengupayakan agar pembayaran atas semua transaksi periklanan semua perusahaan, termasuk yang berbasis teknologi informasi, melalui kantor di Indonesia yang sebelumnya dilakukan langsung ke kantor Singapura. 

Akhir maret 2016, muncul Surat Edaran Menteri KOmunikasi dan Informasi No 3 tahun 2016 tentang penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (Over The Top/ OTT). Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa perusahaan OTT asing wajib mendirikan BUT di Indonesia sehingga memudahkan pemerintah menarik pajak. 

4. Sektor Riil : Suku bunga

Pelaku usaha sektor riil hingga sekarang mengeluhkan suku bunga kredit yang belum turun juga meskipun BI Rate sudah dua kali diturunkan menjadi 6,75 persen. 

OJK bermaksud memberikan insentif bagi bank yang dapat efisiensi di komponen dana operasional, premi resiko dan lainnya. Hal tersebut dikarenakan suku bunga tinggi menekan daya saing menghadapi kompetitor dari Negara lain yang tidak dibebani bunga pinjaman setinggi di Indonesia.

Headline News Koran Kontan, Jumat 8 April 2016 by Ivana Sugiarto

1. Minim Stimulus dari Beleid Anggaran Baru, Rencana APBN-P 2016 memberikan sinyal pesimistis: Pemerintah akan merombak total wajah APBN tahun 2016. Rancaangan beleid APBNP 2016 menyiratkan ekonomi Indonesia kembali memasuki masa rawan. Mohammad Faisal, ekonom CORE Indonesia pesimis target pertumbuhan ekonomi 5,3% dapat tercapai. Dengan melihat perkembangan inflasi, perdagangan ekspor dan impor, belum ada sinyal yang kuat untuk mencapai pertumbuhan 5,3%. 

2. Investor Ritel bersiap menghisap HMSP: PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) berniat memecah nilai nominal saham (stock split). Jumlah saham HMSP akan bertambah dan harga saham akan lebih terjangkau. Pemilik HMSP akan memutuskan dalam RUPSLB pada 27 April nanti. Perusahaan HMSP menyatakan rasio stock split tersebut sebesar 1:25. Pasca stock split, saham HMSP semula dari harga Rp 99.500,- akan ditransaksikan Rp 3.980 per lembar saham. HMSP menganggap stock split sejalan dengan imbauan BEI agar lebih terjangkau investor ritel. 

3. Defisit Naik, Pemerintah Mencari Utang Baru Rp 21 T: Perubahan asumsi makro di rancangan APBN perubahan 2016 plus potensi penurunan penerimaan negara membuat deficit anggaran melebar, dari 2,15% menjadi 2,5% dari PDB. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan pelebaran defisit tersebut akibat kebutuhan utang Indonesia bertambah. Defisit anggaran akan ditutup oleh utang baru dan efisiensi anggaran dengan memangkas belanja pemerintah.

4. Kenaikan Cadangan Devisa Ditopang Utang: Utang menjadi penyokong kenaikan cadangan devisa Maret 2016. Kenaikan cadangan devisa ini ditopang oleh penerbitan sukuk global pemerintah dan lelang Surat Berharga Indonesia valuta asing. Penerbitan utang itu jauh melampaui kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah. 

5. Pajak Perusahaan Asing, Pajak Kejar Ribuan Kantor Perwakilan: Selain Google, Yahoo, Facebook, dan Twitter, DJP juga sdang menyisir 3.500 perusahaan internasional yang bertindak sebagai Representative Office di Indonesia. Ditjen Pajak menargetkan pemeriksaan akan dilakukan dalam tiga bulan ke depan. Selain Ditjen Pajak, BKPM juga mengaku akan menindak tegas perusahaan berstatus reprentative office, namun menjalankan bisnisnya di Indonesia. BKPM mengaku tak sega untuk mencabut ijin perusahaan tersebut. 

6. Duit Tax Amnesty akan ke Surat Utang: Hans Kwee, Direktur Investasi Saran Mandiri mengatakan dengana danya TA, daya beli masyarakat akan meningkat dan ekonomi berjalan baik. Imbasnya kinerja emiten yg ada di bursa akan terdongkrak. Selain itu, proporsi kepemilikan asing di pasar modal Indonesia juga akan berubah. Dengan pengampunan pajak ini, bakal banyak orang yg dulu memilih menaruh dana di luar negeri berpaling dan menanamkan investasi di dalam negeri. Reza Priyambada, kepala Riset NH Korindo Securities mengatakan kalaupun TA sukses, dana akan banyak masuk ke surat utang karena banyak pertimbangan, seperti nilai tukar rupiah dan suku bunga cuan BI yang refleksinya terlihat di surat hutang.

7. Miliader Diperiksa Terkait kasus Panama Papers, Meksiko: Otoritas pajak meksiko sdang memeriksa 33 warga Meksiko yang namanya disebutkan dalam dokumen Panama Papers. Kepala pajak Meksiko Aristoteles Nunez mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi nama-nama yang disebut dalam dokumen Panama telah melakukan penggelapan pajak. Ia mengatakan ihaknya berwenang memeriksa apakah pendapatan bersumber dari rekeing offshore. Jika ada kedapatan rekening offshore yg tidak dilaporkan, otoritas pajak Meksiko akan menarik uang itu ke Meksiko. Salah satu yang diperiksa otoritas Meksiko adalah pengusaha Meksiko, Juan Armando Hinojosa. Ia memakai jasa Mossack Fonseca untuk melindungi kekayannya dan mendirikan entitas di Selandia Baru, Inggris, dan Belanda demi menghindari pajak.

Investor Daily | 7 April 2016 by Widya Shobariyah

1. Kenaikan PTKP 50% pada Juni 2016, ditujukan untuk mendorong tingkat konsumsi masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, menggerakan industry dlm negeri, & meningkatkan investasi >> sehingga diharapkan dpt meningkatkan economic growth 0,16%. Menkeu & DJP telah mengkonsultasikan wacana ini ke parlemen dan disambut positif.

2. DPR akan konsultasikan Tax Amnesty dengan Presiden, konsultasi dilakukan sbg sarana penyampaian aspirasi setiap fraksi di DPR tentang kebijakan tsb kepada pemerintah.

3. Tarif Pajak Normal akan diterapkan ke PMA Digital (Google, Facebook, Twitter dan Yahoo). Google berstatus BUT, namun yang lainnya adalah Rep Office

4. Panama Papers >> Sigmundur Gunnlaugsson PM Islandia mengundurkan diri stlh namanya tercatut dalam Panamapapers. Menkeu Prancis meminta OECD untuk memasukan kembali Panama ke dalam daftar list negara tax havens. Panama memiliki UU mengenai langkah2 Retaliasi trhdp negara2 yang memasukan Panama dalam daftar abu-abu, yang bisa mencakup pemblokiran investasi asing atau penangguhan tender2 proyek pemerintah. Panama jg mengecam Sekjen OECD Angel Gurria karena menurutnya tidak adil dan diskriminatif setelah menggambarkan negaranya sbg tax havens terakhir yg tdk bs ditembus oleh penegakan hukum.

5. Panama Papers >> Jokowi berjanji umumkan hasil kajian pemerintah terkait panamapapers. KPK tengah mempelajari nama-nama orang Indonesia yang tercantum di dalamnya, begitu pula DJP yang sedang melakukan penyidikan untuk menelusuri kebenaran tersebut

6. MIgas : Kuwait selaku anggota kunci OPEC menghidupkan harapan pembekuan produksi dengan menyatakan kesepakatannya, meski tanpa keikutsertaan Iran. Hal ini membuat harga minyak rally, namun diperkirakan rebound tdk berjalan lama krn melimpahnya pasokan global dan melemahnya permintaan atas pertumbuhan ekonomi dunia yg melambat. Pukul 11.30 GMT harga minyak untuk pengiriman Mei 2016 adalah 36,98 USD/barel. Di Eropa 38,73 USD/barel.

7. Maritim >> Presiden resmikan 5 pelabuhan yaitu Pelabuhan Tobelo dan Galela (Maluku Utara) dan Wonreli, Tutu Kembong, Pulau Teor (Provinsi Maluku). Program ini diharapkan dapat mendukung tol laut.

8. Konstruksi >> RUU Jasa Konstruksi yang rencananya akan disahkan Mei nanti dibuat untuk melindungi Pengusaha dan Masyarakat, di mana RUU tsb menjadikan registrasi dan sertifikasi jasa konstruksi sbg persoalan utama. Lebih lanjut, RUU dibuat untuk menekan tingkat kriminalitas yang berhubungan dgn proyek kontruksi. Pada umumnya, kriminalitas bersumber dr proses penilaian proyek oleh penilai yg blm tersertifikasi.

9. Insiden senggol batik lalu, dapat mempengaruhi penilaian tim audit keselamatan dr Uni Eropa.

10. Harga tiket kereta api (20 KA Non komersial) turun 4,3% untuk keberangkatan per 1 Juli 2016, hal ini diterapkan menyusul penurunan harga BBM untuk premium dan solar sebesar Rp 500 per liter mulai 1 April 2016

11. Kebijakan Menteri Susi hanya kurang sosialisasi

12. Skema kemitraan dorong kesejahteraan petani jagung

Kontan | 7 April 2016 by Fajry Akbar

1. Penghasilan tidak kena pajak kembali naik menjadi Rp4,5jt perbulan yg bertujuan meningkatkan konsumsi masyarakat. akan ttp, kenaikan PTKP ini akan mengurangi penerimaan pajak tahun ini. Pengamat Pajak, yustinus prastowo mengatakan potensi kehilangan akan lbh besar dari potensi penerimaan pajak akibat keniakan konsumsi masyarakat. Kenaikan PTKP sdh dilakukan pertengahan tahun lalu menjadi Rp3jt namun tidak dapat menyokong ekonomi tahun lalu ujar Anton Gunawan EKonom Bank Mandiri.

2. Pemerintah memeriksa pajak Google, twitter, facebook, dan twitter dalam 5 tahun kebelakang karena tidak pernah membayar pajak. Selama ini banyak penghasilan yg telah di terima ke empat perusahaan tersebut namun penghasila yg diterima langsung ke induknya di singapura. Status mereka sbg represntative office seharusnya tdk boleh melakukan aktivitas bisnis di Indonesia.Pemeriksaan pajak ini juga akan menjadi potensi pajak besar.

3. Beredarnya Panama Papers menyulut departemen keuangan AS untuk melarang perusahaan AS menjalankan praktik Tax Inversion. Treasury Dept. juga m'perbaiki auturan pajaknya agar mendorok perusahaan tdk melakukan tax inversion sprti pengurangan tarif pajak dalam negeri. Aturan baru yang melarang tax Inversion ini menggagalkan mega merger Pfizer-allergan senilai US$ 150 miliar.

Index Berita Pajak 22-23 Maret 2016

#Cukai | 22-23 Maret 2016
1. Rencana Pemerintah Kenakan Cukai Rokok dan Plastik Dapat Dukungan Pengamat > http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/03/23/rencana-pemerintah-kenakan-cukai-rokok-dan-plastik-dapat-dukungan-pengamat

2.Pencapaian Target Cukai Tembakau 2016 Cukup Berat > http://medan.tribunnews.com/2016/03/23/pencapaian-target-cukai-tembakau-2016-cukup-berat

3. Pengamat: pengenaan cukai terhadap plastik dan BBM > http://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-pengenaan-cukai-terhadap-plastik-dan-bbm

4. Produsen Rokok Kembang-Kempis Kejar Target Cukai >http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/03/22/o4frkw299-produsen-rokok-kembangkempis-kejar-target-cukai

5. Cukai Tembakau Diproyeksi Tak Capai Target > http://finansial.bisnis.com/read/20160322/10/530581/cukai-tembakau-diproyeksi-tak-capai-target

6. Target Penerimaan Cukai 2016 Dinilai Sulit Tercapai > http://bisnis.liputan6.com/read/2465262/target-penerimaan-cukai-2016-dinilai-sulit-tercapai

7. Cukai tembakau 2016 diproyeksi tak capai target > http://industri.kontan.co.id/news/cukai-tembakau-2016-diproyeksi-tak-capai-target

#PengemplangPajak
8. Ribuan akun bank di luar negeri dikejar > http://nasional.kontan.co.id/news/ribuan-akun-bank-di-luar-negeri-dikejar

BeriTax :
1. KompasCetak: Sikap Pemerintah Belum Jelas > http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=14715&q=&hlm=1
"Pemerintah tak akan melakukah barter pembahasan RUU Pengampuan Pajak dengan pembangunan gedung DPR. Namun pemerintah belum memastikan pelaksanaan moratorium pembangunan gedung baru untuk DPR"
Johan "Sangat naif kalau urusan bangsa dan negara diselesaikan dengan barter kepentingan."

2. KompasCetak: Pengurangan Pajak Penghasilan Tekan Harga > http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=14716&q=&hlm=1
"Rencana Penurunan Pajak Peghasilan (PPh) final untuk sektor properti dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) disambut baik oleh pengembang. Diharapakan, rencana kebijakan itu terealisasi sehingga dapat menekan harga properti"