Tempo | 6 April 2016 by Yuliaty Ang

Headline News:
Pemerintah Selidiki Data The Panama Papers
Ada 11,5 juta dokumen Mossack (firma hokum asal Panama) bocor, dokumen tersebut berisi nama pejabat dan pengusaha dari seluruh dunia yang pernah menyewa Mossack untuk mendirikan perusahaan di yuridikasi bebas pajak di luar negeri (off shore).

Dokumen yang bocor tersebut ditelisik oleh 370 jurnalis dari 76 negara yang ikut dalam The International Cosortium of Investigative Journalists (ICIJ) sejak setahun lalu. Dan bocoran dokumen tersebut dipublikasikan secara serentak oleh 100 media di seluruh dunia, mulai Senin lalu.

Untuk Indonesia sendiri, Tempo mendapati setidaknya terdapat 899 individu dan perusahaan Indonesia yang tercatat dalam dokumen tersebut.

Pemerintah, yang dalam hal ini MenKeu – Dirjen Pajak pun mulai mempelajari data tersebut dan akan menelusuri asset milik orang Indonesia yang belum pernah dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak.

Kolom Bisnis

1. RUU Tax Amnesty (TA) segera dibahas
RUU TA akan dibahas mulai senin depan di parlemen pada masa persidangan IV yang akan memakan waktu 2 masa sidang. RUU TA diprediksi akan disahkan minimal pada kuartal tiga 2016.

DPR mengusulkan TA diselenggarakan selama 2,5 tahun, dengan tariff 2% untuk 2016, 4% untuk tahun 2017 dan 6% untuk 2018.

2. LPS Akan Turunkan Suku Bunga
LPS akan menurunkan suku bunga (LPS Rate) sebesar 25 basis point, menyusul tren suku bunga perbankan yang menurun. Penurunan tingkat bunga penjaminan berlaku effektif pada 31 Maret – 14 Mei 2016.

3. Bank Berkategori Sistemik Harus Menambah Modal
OJK akan mewajibkan bank yang masuk kategori berdampak sistemik untuk menambah modal. Penambahan modal akan dibagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya capital conservation buffer dan countercyclical buffer. Penambahan tersebut sebanyak 3-6 persen dan bertujuan untuk menanggung profil resiko.

4. Ekonomi Diprediksi Tumbuh 5 Persen
Salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah terutama investasi di sector infrastuktur, mereformasi anggaran dari sisi pendapatan ataupun belanja. Juga menciptakan stimulus fiscal untuk meningkatkan daya beli dan memperbaiki iklim investasi.

by Widya Shobariyah

Main Topic (Headline)

1. Kadin Menagih Janji >> Pengusaha menagih komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia negara berbasis industry. Sejak 2011-2015 kontribusi sektor industri tak beranjak dari kisaran 17-18% trhdp PDB. Pemerintah harus fokus pd basis indutsri di 4 sektor (penunjang infrastruktur, kelautan, berbasis komoditas, dan pariwisata. Beberapa cara yaitu : (1) Pemerintah harus mendesain pengembangan kawasan industry yang lengkap, berupa fasilitas perizinan, perpajakan, energy, pembiayaan bg investor; (2) Pemerintah harus menentukan industri prioritas agar pemberian insentif dan stimulus bs memiliki sasaran yg jelas. 

2. Tingkan keamanan dan keselamatan penerbangan menjadi sorotan >> Pesawat milik maskapai Batik Air & Transnusa Aviation bersenggolan di Halim,  beruntung tak ada korban. 

3. Pertumbuhan Ekonomi kuartal 1/2015 diprediksi tembus 5%

4. Proaktif mencegah krisis keuangan >> Kehadiran UU PPKSK menjadi awal lembaran baru pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan di Indonesia. Dengan begitu, LPS bukan hanya menjadi lembaga ‘pemadam kebakaran’ yang hanya menangani persoalan perbankan bermasalah, namun juga ikut aktif membanu mencegah terjadinya krisis sektor keuangan. LPS didorong untuk trlibat lebih awal guna mengantisipas dampak kerugian yang sistemik.  

5. Konsumsi dan restitusi bayangi penerimaan >> Konsumsi masyarakat yang masih rendah dan tingginya pencairan restitusi membuat penerimaan pajak termasuk PPh Migas pada kuartal 1/2016 terkontraksi hingga 2%. Kondisi ekonomi yg blm sepenuhnya pulih membuat otoritas kesulitan mengambil potensi lebih besar dr rerata tren realisasi saat ini sekitar 15%. Jika pemerintah tetap kukuh mempertahankan target, akan beresiko trhdp sektor riil, yang mana saat melesetnya target pemerintah terbiasa mengeluarkan SUN.

6. 24 WP dapat penghargaan >> Pemerian penghargaan tidak melihat pada besar kecilnya, namun kesesuaian dgn perundang-undangan. 23 WP Badan dan 1 WP OP Arifin Panigoro pemilik Medco Group

7. Panama Papers & Parasistisme Pasar Keuangan >> ATO (Aussie Tax Office) menginvestigasi 800 residen yang tercatat.

8. Harga minyak mentah menguap >> Harga minyak Brent kontrak Juni 2016 turun 0,24% menjadi US 37,63 per barel.

9. Izin bersyarat mendominasi >> OJK terbitkan izin usaha bersyarat bagi sejumlah lembaga keuangan mikro dikarenakan pemenuhan modal dilakukan secara nontunai.

10. Daftar Merah kredit bermasalah >> Non performing loan akan terjadi di pertengahan tahun ini, dengan tambang dan dan konstruksi menempati urutan paling merah.

Others

1. Replanting >> Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit akan mengalokasikan minimal Rp 2,5 T untuk menjalankan program peremajaan sawit milik petani seluas 100.000 ha.

2. Regulasi THR diprotes Pengusaha >> Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan bagi karyawan dengan masa kerja minimal 1 bulan dirasakan membebani Pelaku Usaha yang dinyatakan oleh Kadin. Hal ini dikarenakan beban perusahaan yg sudah banyak BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan. Aturan lalu Permenaker Nomor 4 Tahun 1994 yaitu minimal masa kerja 3 bulan dinyatakan telah sesuai.

3. Prospektif meski dibayangi defisit >> Meski neraca perdagangan nonmigas Indonesia dengan sejumlah negara anggota kemitraan Trans-Pasifik masih mencatat defisit, sejumlah kalangan meyakini kerja sama TPP akan membawa dampak positif.

4. Groundbreaking bisa molor >> PT. HK mendapat penugasan untuk bangun Trans Sumatera sdg mempersiapkan seremoni groundbreaking ruas tol pekanbaru-dumai sepanjang 129 km. Molor proyek ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu jalan akses yang menjadi tanggungjawab Pemda belum selesai dan belum bisa dilalui kendaraan, serta masalah pembebasan lahan yang baru 20% saja.

Investor Daily | 6 April 2016 by Fajry Akbar

Investor Daily Rabu 6 APril 2016

1.Tax Amnesty dipandang menjadi solusi karena dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, kesajahteraan masyarakat, momentun Pengesahan RUU tax Amnesty juga sudah tepat menjelang pemberlakuan era keterbukaan informasi pada september 2018.  Tax Amnesty akan mengincar aset WNI di rekening perbankan Luar Negeri dengan aset lebih dari Rp11.459 Trilliun. Dengan RUU tax amnesty,diharapkan akan adanya repatriasi modal  yang akan menambah likuiditas perbankan dimana LDR perbankan semakin tinggi serta dapat menurunkan tingkat suku bunga karena menambah deoposit base perbankan indonesia. Dana repatriasi dari tax amnesty akan sangat berguna dikala krisis seperti yang dilakukan oleh malaysia pada tahun 1998 dan membebaskan diri dari IMF. Indonesia dapat mencontoh 3 negara yang berhasil menerapkan TAx Amnesty yaitu India, Afsel, dan Italia. Pemerintah juga dapat memanfaatkan era momentum keterbukaan informasi untuk menambah wajib pajak baru. 

2. Realisasi penerimaan pajak kuartal I lebih rendah Rp 4 Trilliun. Hal tersebut disebabkan rendahnya konsumsi masyarakat yang terlihat dari rendahnya PPN. Direktur CITA, Yustinus prastowo menuturkan bahwa rendahnya penerimaan dikarenakan ekonomi yang masih melambat serta penerimaan migas yang telah melemah. dengan kondisi yang lemah maka tepat untuk berfokus pada WO yang belum membayar. PPN yang masih lemah haruslah ditopang dengan penerapan cash register. 

3. Pertumbuhan ekonomi tidak akan mencapai target 5 persen tahun ini dikarenakan transmisi ekspansi moneter yang terhambat. oleh karena itu penopang pertumbuhan harus dari sektor fiskal atau realisasi anggaran pemerontah untuk investasi tapi dari sisi penerimaan masih sangat rentan. 

4. NPL perbankan masih dalam tren kenaikan yang menyebabkan bank memperbesar pencadangan. Meski tidak sebesar tahu lalu, besarnya pencadangan akan mempengaruhi cost of fund sehingga membuat tingkat suku bunga kredit sulit turun. 

5. dampak dari bocoran panam papers membuat negara2 didunia meluncurkan penyelidikan pajak. Australia telha meluncurkan terhadap 800 orang kaya yg namanya ada di list panama papers. PM India juga memerintahkan tim lintas lembaga untuk memeriksa 500 WN india yang masuk dalam panama papers. ISrael juga meluncurkan penyelidikan atas 600 perusahaan dan 2 bank besar yang tercantum dalam panama papers

Tempo | 5 April 2016 by Rafdi Faturohman

Headline Koran Tempo Selasa, 5 April 2016

1. Aguan Terseret Kasus Suap Reklamasi

Bos agung sedayu grup akan diperiksa terkait dengan kasus suap pembahasan raperda mengenai reklamasi pantai utara Jakarta.

2. Pengawasan transaksi kartu kredit

Menkeu mengendus kejanggalan transaksi kartu kredit. Menurut beliau, ada nasabah yang profil gajinya tidak sesuai dengan penggunaan kartu kredit. Selisih antara pendapatan yang tidak dilaporkan dan gaji ini diincar sebagai tambahan penerimaan pajak.

3. Investor usulkan 10 pusat logistic berikat baru

Menurut kepala BKPM, sejumlah investor menginginkan kawasan industry mereka ditetapkan sebagai pusat logistic berikat. Total ada 10 plb baru diusulkan diluar dari 11 plb yang sudah diresmikan Presiden pada Maret lalu. Menkeu menargetkan 50 plb baru pada 2017 agar pada tahun 2019 indonesia dapat menjadi pusat logistic asean.

Investor Daily | 4 April 2016 by Rafdi Faturohman

Headline Investor Daily Senin, 4 April 2016

1. Indonesia Butuh Reformasi Pajak

Pemerintah seharusnya lebih realistis dalam menetapkan target pajak tahun ini. Pemerintah harus melakukan terobosan agar tahun ini shortfall penerimaan pajak tidak terlalu besar. Upaya yang dapat dilakukan tahun ini yaitu dengan Tax Amnesti dan ekstensifikasi pajak di sector usaha e-commerce. Indonesia harus melalukan tax reform yaitu mengubah basis pajak yang selama ini menitikbertkan kepada Pajak Badan Usaha menjadi Pajak Perorangan. Kemudian bank wajib menyerahkan data transaksi kartu kredit secara berkala.

2. OTT Asing dipaksa berbadan hukum RI

Penyedia aplikasi/konten melalui internet (Over the top/OTT) terutama asing akan dipaksa berbadan hukum Indonesia agar bisa diposisikan sebagai objek pajak dan memenuhi aspek kesetaraan dengan pemain local. Menkominfo akan emngeluarkan peraturan menkominfo paling lambat akhir semester 1 2016.

3. Paket kebijakan ekonomi XII diumumkan pekan depan

Pemerintah berencana merilis paket kebijakan ekonomi XII tentang kemudahan perizinan pelaku UKM di daerah.

4. KPK cegah petinggi agung sedayu grup ke Luar Negeri

KPK mencegah chairman agung sedau grup Sugianto Kususma bepergian ke luar negeri terakit dengan penyelidikan kasus dugaan suap anggota DPRD DKI terkait denagn Raperda rencana wilayah zonasi pesisir pulau-pulau kecil (RWZ3PK) dan raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta.

Tempo | 2-4 April 2016 by Yuliaty Ang

Koran Tempo Akhir Pekan (2-3 April 2016)

Headline news:

Boss Podomoro Tersangka Suap Reklamasi Jakarta.

Kolom Bisnis 

1. Penurunan Harga BBM dan implikasinya (hal. 9)

Karena dampak dari menurunnya harga minyak dunia, mulai tanggal 1 April 2016 Pemerintah Indonesia menurunkan harga BBM Subsidi (Solar dan Premium) sebesar Rp. 500/liter menjadi Rp. 5.150 (solar) dan Rp. 6.450 (Premium). Untuk BBM Non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Plus 95, Pertamina Dex, dan Pertalite, besar penurunannya adalah masing-masing Rp. 200/liter. Pemerintah berharap dengan turunnya harga BBM tersebut, dapat menekan laju inflasi tahunan (target dibawah 4,5%), bila dibawah 4,5% maka akan baik bagi penurunan suku bunga acuan.

Mengapa harga BBM dapat menekan laju Inflasi? Karena harga BBM memiliki bobot tertinggi dalam struktur inflasi (3,61%) yang dapat memberikan efek ganda pada sector angkutan orang dan komoditas.

2. PEMDA kesulitan turunkan tariff Angkutan Umum (hal. 8)

Dengan turunnya harga BBM, seyogyanya harga tariff angkutan umum pun ikut turun, tapi beberapa kepala daerah mengaku kesulitan menurunkan tariff angkutan sebesar 3%.

Koran Tempo Senin (4 April 2016)

Headline news:

Skandal Reklamasi Pantai, KPK Bidik Bos Properti.

Kolom Bisnis

1. Pemerintah Jaga Inflasi Rendah Hingga Juni (hal.14)

Pemerintah berusaha keras untuk menekan inflasi hingga Juni mendatang. Caranya dengan menurunkan harga BBM, tariff dasar listrik dan tariff angkutan Umum. 

2. Paket Kebijakan XII beri Insentif UMKM (hal. 14)

Pemerintah sedang menyiapkan paket kebijakan ekonomi XII yang akan diumumkan mungkin seminggu atau 10 hari lagi yang berisi 10 paket besar ekonomi. Salah satu paket besar tersebut adalah UMKM akan diberikan kemudahan dengan menyederhanakan perizinan daerah. Selain hal tersebut, untuk masalah pengembangan distribusi, pemerintah akan menfokuskan 11-12 komoditas yang dinilai berkarakter unik. Sentra-sentra 11 komoditas tersebut akan dibangun semacam tempat penyimpanan yang bertujuan untuk mengatur pasokan barang tetap tersedia setelah musim panen berakhir.

3. Pengawasan Transaksi Kartu Kredit oleh Ditjen Pajak Didukung (hal. 18)

Pemerintah rencana akan mewajibkan lembaga penyelenggara kartu kredit untuk menyampaikan data transaksi nasabah kepada DJP. Hal ini diatur oleh PMK Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima atas peraturan PMK Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Aturan ini diundangkan pada 23 Maret lalu dan berlaku paling lambat pada akhir Mei 2016. 

Peraturan tersebut digunakan untuk melihat profil belanja pemilik kartu, pemerintah ingin mencocokkan data kartu kredit yang dimiliki seseorang dengan profil pajaknya.

Bisnis Indonesia | 05 April 2016 by Fajry Akbar

1. Pemerintah Tawarkna Tax Allowance kepada Industri Komponen Kendaraan Bermotor

Kementrian Perindustrian menawarkan insentif berupa tax allowance kepada industri komponen kendaraan bermotor. tawaran ini diberikan setelah kementrian tersebut menolak permintaan insentif tax holiday oleh industri kendaraan bermotor. Pemberian tax holiday harus didasari pada ketentuan jenis industri seperti d dalam UU. no. 25.2007, menurut kementrian perindustrian. Tax holiday bisa didapatkan oleh industri pionir sedangkan sektor komponen kendaraan otomotif tidak termasuk. 

2. Panama Papers, menungkap pencucian Uang & Pengemplang pajak

Setelah berdiri selama 40 tahun, Mossack fonseca membantu para klien untuk mencuci uang, menjebatani transaksi ilegel, menghindari sanksi dan kewajiban pajak.Operasi bisnis ekstra tertutup dan rahasia mossack fonsea terkuak ke dalam sebuah bocoran data yang disebut Panama Papers. Bocoran tersebut akan menjadi pukulan telak bagi pemuja tax haven. Panama papers mengungkap aksi 140 politisi yang masih aktif termasuk nama orang terdekat presiden rusia Vladimir putin serta adik ipar presiden Xi jin ping yang sedang melakukan reformasi ekonomi china. Selain itu  terdapat nama, artis internasional, pemain sepak bola, organisasi terorisme (hizbullah), koruptor, dan kartel narkoba. 

3. Tax Amnesty Jadi Pintu Masuk

Pemerintah mengimbau para pemilik dana gelap di luar negeri untuk bersiap memanfaatkan skema tax amnesty seiring dengan preseden panama papers yang merekam praktik pencucian uang dan penghindran pajak. Yustinus Prastowo, direktur CITA mengemukakan preseden panama papers membuat otoritas pajak harus harus memperkuat kompetensi penyelidiikan terhadap intensi perencanaan perpajakan perusahaan.

4. Penerimaan awal tahun barang kena cukai kurang greget 

Penerimaan cukai per akhir maret 2016 masih terkontraksi, penerimaan per maret 2016 sebsar Rp 7,8 trilliun sedangkan penerimaan per maret 2015 adalah RP 23,75 trilliun. BKF akan mengajkan cukai pada plastik sedangkan untuk minuman bersoda belum konklusif.

5. Keringanan Pajak Sedan
Keringanan ajak sedan masih dipertimbangkan oleh pemerintah sebelum memutuskan penurunan pajak penjualan barang mewah untuk kendraaan sedan dari 30% menjadi 10%. Selama ini produksi sedan di tanah air masih minim karena besarnya pajak ng dikenakan. hal itu, mempengaruhi harga jual di pasaran sehingga penguasaan segmen sedan di pasar domestik masih lemah.

7. Kredit sindikasi masih loyo
Kredit sindikasi masih dalam tren penurunan dari tahun sebelumnya hal ini menjelaskan tren menurunnya sektor pertambangan, komoditas dan infrastruktur yang masih berlangsung. hal ini dikarenakan kredit sindikasi digunakan oleh ketiga sektor tersebut.

8. Lampu kuning NPL masih menyala
NPL perbankan nasional masih dalam tren kenaikan hal ini menyebakan perbankan nasional memilih konsolidasi daripada ekspansi.